 |
| FP1 Demo di Pendopo Indramayu Singgung Perizinan |
Yang mana tuntutannya dalam aksinya Mulai dari persoalan perizinan, amdal, hingga harmonisasi Bupati dan Wakil Bupati.
"Yang kami tuntut dalam aksi ini sebenarnya kompleks," ujar Koordinator Aksi Masdi.
Masdi menyampaikan, beberapa proyek pembangunan yang dilakukan perusahaan-perusahaan dinilai warga mengabaikan dampak risiko terhadap lingkungan.
Termasuk dari perizinan toko-toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional, sehingga banyak pedagang yang terpuruk dan penjualannya menurun.
Masyarakat juga meminta dalam pemberian perizinan agar pemerintah melakukan kajian matang terlebih dahulu terhadap semua perusahaan untuk menghindari prasangka tebang pilih.
Lanjut Masdi, masyarakat juga mendesak pemerintah agar memfungsikan peran Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Masyarakat menilai sejauh ini Wakil Bupati Indramayu seolah tidak diperkenankan untuk menjalankan tugasnya dalam membantu pemerintahan Kabupaten Indramayu.
Salah satunya, seperti saat rapat paripurna di Gedung DPRD Indramayu, ketika Bupati berhalangan hadir selalu diwakilkan oleh Sekda Indramayu.
"Kenapa kok seperti ini, kenapa tidak ada keharmonisan antara Bupati dan Wakilnya, sehingga menimbulkan spekulasi-spekulasi yang membuat masyarakat merasa kecewa," ujar Masdi.
Pada kesempatan itu, Bupati Indramayu tidak hadir menemui massa aksi dan hanya diwakilkan oleh Kepala Satpol-PP Damkar Indramayu, Teguh Budiarso dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadeli.
Dalam aksi tersebut, pemerintah daerah berjanji akan menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
"Karena kami bawahan, semua akan kami sampaikan ke pimpinan," ujar Teguh Budiarso.
Red: B Yanto
Editor: Bd20
Posting Komentar untuk "FP1 Demo di Pendopo Indramayu Singgung Perizinan"