 |
| Perlu Arah Baru Ekonomi Indonesia |
Jakarta, Kabaran Jabar - Perlunya Arah Baru Ekonomi Indonesia kedepan. Ekonomi yang lebih berpihak pada keadilan dan kesetaraan ekonomi.
Ekonom dan Pemikir Kebijakan Publik Indonesia, Achmad Nur Hidayat yang biasa disapa ANH mengatakan, "Presiden Harus Hindari Politik Rendah, bersepakat untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih baik lagi untuk mampu mengejar ketertinggalan dan mencapai target ekonomi empat besar dunia pada tahun 2045, karenanya diperlukan turn around policy dalam ekonomi Indonesia ke depan," ucapnya.
Selanjutnya, ANH bersepakat bahwa presiden tidak boleh cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan 2024.
"Presiden juga diminta memastikan transisi kepemimpinan secara demokratis," ujarnya.
Adanya korupsi yang semakin besar, ANH menjelaskan, dulu 30% dan saat ini 57%.
Kemudian masalah lainnya adalah otonomi daerah yang dianggap tidak menyesejahterakan rakyat.
"Politik ekosistem yang menyuburkan oligarki; serta struktur tempayan alias oligarki dalam Emergensi menuju struktur belah ketupat (struktur yang lebih berkeadilan dan sejahtera)," ungkapnya.
Para pakar juga mencatat setidaknya ada lima masalah ekonomi yang terjadi saat ini. Salah satunya adalah terjadinya ketidakadilan atau ketimpangan nyata.
Hal tersebut mengemuka usai sejumlah cendekiawan melakukan urun rembuk bertukar informasi dan data dalam diskusi terbatas yang diinisasi Narasi Institute.
Sejumlah pakar tersebut yakni Didin S Damanhuri, Awalil Rizky, Fadhil Hasan, Faisal Basri, Said Didu, Achmad Nur Hidayat, Aries muftie, Ryan Kiryanto, Nurhayati Djamas, Jilal Mardhani, Abdul Malik, Sabriati Aziz, M. Hatta Taliwang, Mas Roro Lilik Ekowanti, Mufidah Said, Prijono Tjiptoherijanto (Univesitas Indonesia), Siti Chamamah, Muhammad Chirzin (UIN Kalijaga, Yogyakarta), Fuad Bawazier, Soetrisno Bachir, Mas Ahmad Daniri, Marzuki Dea (UNHAS), Ayus A. Yusuf (IAIN Nurjati Cirebon), Dede Juniardi (Universitas Kuningan), serta Fachru Novrian (UPN Veteran Jakarta).
Posting Komentar untuk "Perlu Arah Baru Ekonomi Indonesia"