DP2KBP3A: Ciptakan Lingkungan yang Bebas dari Pornografi di Tingkat Desa |
Kabaran Bandung, - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabuapaten Bandung melalui bidang Perlindungan Anak menyelenggarakan kegiatan diskusi terfokus monitoring dan evaluasi Desa Bebas Pornografi di Hotel Grand Sunsine Soreang Bandung, Rabu (30/8/2023).
Kepala DP2KBP3A H.M. Hairun, S.H,.M.H menyampaikan, Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi di tingkat desa.
"Desa Bebas Pornografi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pornografi, terutama di lingkungan anak-anak," harapnya.
Melalui Zoom Meting Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan KPPPA Ciput Eka Purwianti, S.Si,.MA, menjelaskan KPPPA melakukan pencegahan primer agar semua anak usia terhindar dari paparan konten pornografi melalui peningkatan literasi anak.
"Sekarang eranya digital, fokusnya di literasi digital, bagaimana mereka punya skill untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai bahaya di ranah digital, salah satunya konten pornografi," tegasnya.
Anak mampu mengedukasi teman sebayanya, maka upaya pencegahan anak terpapar pornografi akan lebih efektif.
"Anak lebih percaya sama teman sebayanya. Sangat penting untuk mengintervensi di kelompok anak sendiri. Membuat anak menjadi teman sebaya yang mampu mengedukasi temannya, termasuk memberikan kapasitas untuk mendampingi, berani lapor ke orang dewasa atau lembaga layanan," jelasnya.
"Melalui program ini, diharapkan anak-anak dapat terlindung dari paparan konten pornografi, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pihak terkait tentang pentingnya melindungi anak, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak dan keluarga," harapnya.
Dalam diskusi ini, Imbuh Hairun, akan dihadirkan narasumber yang ahli dalam bidang perlindungan anak dan penanganan pornografi.
"Mereka akan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam upaya memonitor dan mengevaluasi Desa Bebas Pornografi di Kabupaten Bandung. Diskusi ini juga akan melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah, kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan jajaran masyarakat," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Hairun, Hasil dari kegiatan diskusi ini diharapkan akan menjadi masukan yang berharga dalam meningkatkan efektivitas program Desa Bebas Pornografi.
"Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, diharapkan tingkat keberhasilan program ini dapat terus ditingkatkan dan dampak negatif pornografi terhadap anak-anak dapat diminimalisir," harapnya.
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjalin kerja sama yang erat dan saling mendukung dalam menjalankan program perlindungan anak.
Komitmen yang serius dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk pornografi dan kekerasan seksual.
"Selain itu juga, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan yang bebas dari pornografi. Melalui diskusi terfokus, diharapkan masyarakat akan lebih peka terhadap permasalahan ini dan terlibat aktif dalam mendukung program Desa Bebas Pornografi," lanjutnya.
Sementara, Dampak jangka panjang dari penanggulangan pornografi dan perlindungan anak yang tidak serius yakni risiko yang semakin besar bagi anak-anak.
"Oleh karena itu, kegiatan seperti ini sangat penting untuk terus mengingatkan dan menggerakkan pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melindungi anak-anak," tegasnya.
"DP2KBP3A melalui bidang Perlindungan anak kegiatan ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang serius dalam melindungi anak-anak dari bahaya pornografi dan kekerasan seksual," tambahnya.
"Semoga kegiatan ini dapat memberikan pengaruh positif dan menjadikan Desa Bebas Pornografi menjadi sebuah program yang sukses dan berkelanjutan dalam melindungi anak-anak," pungkas Kepala DP2KBP3A H.M.Hairun. (Asp)
Editor: Mas Bons
Posting Komentar untuk "DP2KBP3A: Ciptakan Lingkungan yang Bebas dari Pornografi di Tingkat Desa"