 |
| Politisi PKS Ungkap Pemekaran CDPOB di Jawa Barat / Foto: Humas DPRD Jabar |
Kabaran Jabar, - Jawa Barat mengusulkan sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) untuk mengoptimalkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan daerah, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Jawa Barat sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan padat penduduk, membutuhkan pembagian kewenangan yang lebih baik untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan di tingkat lokal.
Dengan membentuk CDPOB, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang efisien dan efektif, serta dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.
Sembilan daerah itu ialah Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur.
Kemudian Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, dan Kabupaten Subang Utara. Lantas apa latarbelakang Jawa Barat mengusulkan sembilan CDPOB?
Wakil Ketua DPRD Jabar Ahmad Ruyat mengatakan, bahwa kepadatan penduduk yang tinggi di Jawa Barat tidak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota yang ada.
Ruyat menyebutkan, menjadi prioritas bagi Gubernur Jawa Barat untuk melakukan pemekaran daerah otonomi baru.
"Bahwa banyak calon daerah otonomi baru yang diajukan oleh masyarakat dan saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pemerintah provinsi dan DPRD Jawa Barat," kata Ruyat dalam podcast Intip yang diselenggarakan detikJabar belum lama ini.
Politisi PKS ini juga mengungkapkan bahwa usulan pemekaran Kabupaten Bogor Barat sebenarnya sudah diajukan bersamaan dengan pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang sudah mekar sejak tahun 2007.
"Namun, hingga saat ini pemekaran Kabupaten Bogor Barat belum terlaksana. Selain itu, ada juga usulan pemekaran Kabupaten Garut Selatan, Sukabumi Utara, Indramayu Barat, wilayah Tasik Selatan, dan Subang," jelasnya.
Politisi tersebut berharap ada kebijakan dari pemerintah pusat, terutama Presiden RI, untuk membuka moratorium lebih lanjut terkait pemekaran wilayah di Jawa Barat.
"Meskipun mereka memahami bahwa moratorium ini mungkin dilakukan sementara waktu karena kemungkinan akan menjadi beban berat bagi APBN jika semua daerah di Indonesia ikut memekar, namun setidaknya khususnya wilayah Kabupaten Bogor di Jawa Barat dianggap sebagai hal yang urgent untuk dimekarkan," pungkasnya. (Bd20)
Editor: Warsono
Posting Komentar untuk "Politisi PKS Ungkap Pemekaran CDPOB di Jawa Barat"