Kabaran Jabar, - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa anggaran untuk pembayaran gaji tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan, telah tersedia dan teralokasikan dalam APBD.
Namun demikian, proses pencairan masih menunggu kejelasan aturan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi di Bale Pakuan, Kabupaten Subang, Rabu (22/4/2026). Ia menjelaskan bahwa kendala utama bukan pada ketersediaan anggaran, melainkan pada regulasi yang saat ini melarang pembayaran gaji bagi tenaga honorer.
“Uangnya ada, sudah teralokasikan, tetapi kan ada edaran Menteri PAN-RB yang menyatakan kita tidak boleh membayarkan gaji pegawai honorer. Nanti kalau dibayarkan ada penyimpangan keuangan,” ujarnya.
Gubernur yang akrab disapa KDM tersebut menegaskan bahwa keberadaan tenaga honorer masih sangat dibutuhkan, tidak hanya bagi guru, tetapi juga untuk tenaga administrasi, tata usaha, hingga petugas kebersihan di lingkungan sekolah.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan koordinasi langsung dengan Menteri PAN-RB guna mencari solusi atas persoalan ini, agar hak para tenaga honorer tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tercatat sebanyak 3.823 tenaga honorer guru dan tenaga administratif di Jawa Barat belum menerima gaji untuk bulan Maret dan April 2026.
Kondisi ini terjadi akibat kebijakan dari pemerintah pusat yang tidak lagi memperkenankan perekrutan maupun pembiayaan tenaga honorer setelah dilaksanakannya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap adanya solusi yang dapat menjembatani kebutuhan di lapangan dengan kebijakan nasional, sehingga pelayanan pendidikan tetap berjalan optimal dan kesejahteraan tenaga honorer dapat terjamin. **
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar