Kabaran Jabar, - Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kebijakan pemasangan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah penerima bantuan sosial (bansos) oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.
Kebijakan tersebut viral di media sosial usai sejumlah video dan potongan pernyataan pejabat daerah beredar luas di berbagai platform digital.
Pemasangan stiker dilakukan sebagai bentuk transparansi data penerima bantuan sosial agar masyarakat dapat ikut mengawasi penyaluran bansos tepat sasaran.
Kepala Dinsos Kabupaten Bogor, Farid Ma’ruf, menyebutkan bahwa warga yang menolak rumahnya ditempel stiker berpotensi dicoret dari daftar penerima bantuan sosial.
Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah menemukan sejumlah penerima bansos yang dinilai sudah tidak layak menerima bantuan.
Dalam proses verifikasi lapangan, ditemukan rumah mewah hingga kendaraan pribadi milik penerima bantuan di beberapa wilayah Kabupaten Bogor.
Namun di tengah upaya pengawasan tersebut, muncul fakta lain dari lapangan yang memunculkan perhatian publik.
Sejumlah warga yang hidup dalam keterbatasan justru disebut belum mendapatkan bantuan sosial secara maksimal.
Salah satunya Madhari, warga Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang kondisinya viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, Madhari diketahui hidup dalam kondisi ekonomi memprihatinkan dan membutuhkan perhatian pemerintah.
Warga sekitar menyebut Madhari belum mendapatkan bantuan sosial yang memadai meskipun dinilai layak menjadi prioritas penerima bansos.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait validitas pendataan warga miskin di tingkat desa.
Kondisi serupa juga dialami Sohi, warga Desa Purwabakti lainnya yang disebut telah tinggal selama kurang lebih 12 tahun di rumah tidak layak huni.
Tempat tinggal yang ditempati terlihat jauh dari standar rumah sehat dan membutuhkan perhatian serius.
Ironisnya, di saat pemerintah memperketat pengawasan terhadap penerima bansos, masih terdapat warga yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem namun belum sepenuhnya tersentuh bantuan ataupun program perbaikan rumah layak huni.
Program pemasangan stiker dinilai memiliki dua sisi. Di satu sisi dianggap mampu meningkatkan transparansi dan pengawasan masyarakat terhadap penerima bansos, namun di sisi lain dinilai berpotensi menimbulkan stigma sosial bagi keluarga penerima bantuan, terutama anak-anak dan lansia.
Masyarakat pun mempertanyakan bagaimana sistem pendataan masih dapat meloloskan penerima yang dianggap mampu, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru luput dari perhatian.
“Kalau memang ingin tepat sasaran, seharusnya yang benar-benar miskin diprioritaskan dulu,” ungkap salah satu warga sekitar.
Persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran diduga berakar dari pembaruan data penerima bantuan yang belum berjalan maksimal.
Perubahan kondisi ekonomi masyarakat dinilai belum tercatat cepat dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga menimbulkan ketimpangan penerima bantuan di lapangan.
Warga Desa Purwabakti berharap pemerintah daerah segera turun langsung melakukan verifikasi dan memberikan bantuan yang layak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Polemik stiker “Keluarga Miskin” kini membuka realitas yang lebih luas bahwa di balik upaya transparansi bansos, masih terdapat pekerjaan besar dalam memastikan bantuan sosial benar-benar hadir bagi masyarakat paling rentan dan membutuhkan. (Poy)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar