Kabaran Jabar, - Dalam satu tahun terakhir, publik menyaksikan semakin banyak tokoh dan aktivis buruh yang dipercaya menduduki posisi strategis di lembaga negara maupun perusahaan milik negara. Fenomena tersebut dinilai menjadi bukti bahwa gerakan buruh Indonesia semakin diperhitungkan dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
Hal itu disampaikan oleh Dimas P. Wardhana, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal KSPI Bidang Media.
Menurut Dimas, kehadiran tokoh-tokoh buruh dalam struktur pemerintahan dan BUMN merupakan langkah positif untuk memperkuat perspektif pekerja dalam pembangunan nasional.
“Ini menunjukkan bahwa perjuangan gerakan buruh tidak lagi dipandang sebatas aksi di jalanan, tetapi juga sebagai kekuatan intelektual, sosial, dan strategis yang mampu berkontribusi langsung dalam tata kelola negara maupun dunia usaha,” ujar Dimas.
Beberapa tokoh buruh yang mendapatkan amanah strategis tersebut di antaranya Andi Gani Nena Wea sebagai Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan, Riden Hatam Aziz sebagai Komisaris PT Pos Indonesia, Ilhamsyah sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), M. Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, serta Elly Rosita Silaban sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal.
Meski demikian, Dimas menilai representasi buruh di tingkat pengambil kebijakan masih perlu terus diperluas agar mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pekerja. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain perlindungan kerja, upah layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga kepastian hubungan industrial.
Dalam konteks tersebut, perhatian publik juga tertuju kepada Said Iqbal yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh utama gerakan buruh Indonesia dengan pengaruh nasional maupun internasional.
Menurut Dimas, pengalaman panjang Said Iqbal dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan, jaminan sosial, kesehatan kerja, hingga advokasi kebijakan publik merupakan aset besar bagi bangsa Indonesia.
“Apabila tokoh-tokoh buruh lainnya telah diberikan ruang strategis di pemerintahan maupun BUMN, maka tentu publik juga menaruh harapan besar agar pengalaman dan kapasitas Said Iqbal dapat semakin dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan nasional, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja,” lanjutnya.
FARKES KSPI berharap keterlibatan aktivis buruh dalam pemerintahan maupun lembaga strategis negara tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjadi jembatan perjuangan pekerja Indonesia agar kebijakan yang lahir semakin adil, manusiawi, dan berpihak kepada rakyat pekerja.
Selain itu, FARKES KSPI juga berharap sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dunia usaha, dan masyarakat sipil dapat terus diperkuat demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan sosial.
“Gerakan buruh Indonesia harus menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa. Buruh bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek utama yang turut menentukan arah masa depan Indonesia,” tutup Dimas P. Wardhana. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar