Kabaran Jabar, - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2025.
Dengan capaian tersebut, Kemnaker berhasil mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemnaker dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi perwujudan komitmen seluruh insan Kemnaker dalam mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab," ujar Afriansyah.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Tahun 2025 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III (Ditjen PKN III) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Afriansyah menegaskan, capaian opini WTP tidak membuat Kemnaker berpuas diri. Sebaliknya, kementerian akan terus memperkuat tata kelola melalui penguatan sistem pengendalian internal, percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, serta pembenahan administrasi barang milik negara di seluruh unit kerja.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Saya berharap perolehan opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel," tutur Afriansyah.
Pada kesempatan yang sama, Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga agar terus memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
"Kementerian dan lembaga harus menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara," ujar Akhsanul.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkelanjutan.
"Tindak lanjut yang konsisten atas rekomendasi pemeriksaan adalah bagian krusial dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan," katanya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama empat tahun berturut-turut menjadi bukti komitmen Kemnaker dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Capaian ini diharapkan semakin mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara serta pelayanan publik yang lebih optimal bagi masyarakat. (Biro Humas Kemnaker)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar