Kualitas Layanan PPA Diperkuat Lewat Forum Publik

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, DPRD Kota Bandung, pemangku kepentingan, serta masyarakat untuk memperoleh masukan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan UPTD PPA, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak.

Forum ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., serta Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H.

Kehadiran pimpinan DPRD dan Komisi IV tersebut menjadi bagian dari komitmen legislatif dalam mengawal penyelenggaraan pelayanan publik, terutama layanan yang berkaitan langsung dengan perlindungan perempuan dan anak di Kota Bandung.

Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., menegaskan bahwa pelayanan perlindungan perempuan dan anak harus terus diperkuat agar mampu memberikan rasa aman, pendampingan, serta kepastian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Forum konsultasi publik ini merupakan momentum penting untuk mendengarkan secara langsung masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pelayanan UPTD PPA harus terus ditingkatkan agar semakin responsif, mudah diakses, profesional, dan benar-benar memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” demikian rumusan statement yang dapat digunakan dalam materi pemberitaan.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan dalam membangun sistem perlindungan yang komprehensif.

DPRD Kota Bandung, lanjutnya, memiliki peran dalam memastikan kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak berjalan secara optimal serta didukung dengan penganggaran dan pengawasan yang memadai.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menilai keberadaan UPTD PPA memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menghadapi persoalan maupun membutuhkan pendampingan.

“Komisi IV mendorong agar UPTD PPA terus memperkuat kualitas pelayanan, baik dari sisi sumber daya manusia, mekanisme pendampingan, maupun koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga terkait. Masukan masyarakat melalui forum ini harus menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik,” demikian rumusan statement yang dapat digunakan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi layanan UPTD PPA sehingga korban atau pihak yang membutuhkan bantuan tidak mengalami kesulitan ketika hendak memperoleh pendampingan.

Menurutnya, perlindungan perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama seluruh unsur masyarakat dan pemerintah.

Forum Konsultasi Publik Pelayanan UPTD PPA diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif untuk meningkatkan standar dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui forum tersebut, DP3A Kota Bandung dapat memperoleh perspektif langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai kebutuhan, kendala, serta harapan terhadap pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Peningkatan kualitas layanan juga diharapkan berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi lintas sektor, sehingga penanganan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, dan berkelanjutan.

Dengan adanya forum konsultasi publik ini, Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD Kota Bandung menegaskan pentingnya membangun pelayanan publik yang transparan, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam memastikan perempuan dan anak mendapatkan perlindungan serta pelayanan yang layak. (Bd20)