Kabaran Jabar, - Dugaan penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi menjadi perhatian sejumlah elemen mahasiswa.
Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap berbagai indikasi dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengelolaan proyek yang bersumber dari anggaran daerah
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Kejari Cimahi, Kamis (19/11/2026), Jl Sangkuriang Cimahi.
Aksi ini melibatkan mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa Revolusioner Bandung Raya dan Intelektual Mahasiswa Hukum Bersatu (IMHB).
Sebelum menuju lokasi aksi, massa terlebih dahulu berkumpul di kawasan Taman Tank, dekat Cimahi Mall, kemudian bergerak bersama menyampaikan aspirasi kepada aparat penegak hukum.
Koordinator aksi, Oktavian, menjadi salah satu perwakilan mahasiswa yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan proyek di lingkungan DPKP Kota Cimahi.
Dalam materi tuntutannya, mahasiswa menyoroti dugaan pengondisian paket Pengadaan Langsung (PL) dengan persyaratan commitment fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Selain itu, mahasiswa juga mengungkap dugaan praktik kartelisasi, persekongkolan, hingga monopoli paket pekerjaan yang diduga melibatkan pihak-pihak tertentu.
Dugaan lainnya berkaitan dengan kemungkinan praktik nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan dalam distribusi paket pekerjaan kepada sejumlah entitas bisnis yang menurut mahasiswa diduga memiliki hubungan dengan keluarga inti Kepala Dinas DPKP Kota Cimahi.
Seluruh tudingan tersebut merupakan materi aspirasi dan dugaan yang disampaikan mahasiswa serta perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat berwenang.
DESAK PENYELIDIKAN DAN AUDIT INVESTIGATIF
Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta Kejari Cimahi tidak hanya melakukan klarifikasi administratif, tetapi juga mendalami substansi laporan dan indikasi dugaan penyimpangan yang disampaikan.
Mereka mendesak aparat penegak hukum mengambil langkah hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Pihak-pihak yang diminta untuk diperiksa meliputi Kepala DPKP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, kelompok kerja (Pokja), hingga kontraktor yang berkaitan dengan paket pekerjaan yang dipersoalkan.
Mahasiswa juga meminta dilakukannya audit forensik dan investigatif terhadap proses PBJ DPKP Kota Cimahi. Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup penelusuran aliran anggaran, mekanisme penentuan penyedia, distribusi paket pekerjaan, serta dugaan commitment fee sebesar 10 persen.
Tak hanya itu, mahasiswa turut meminta adanya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) dan saksi yang bersedia memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, termasuk pihak yang memenuhi persyaratan sebagai justice collaborator.
Mereka juga mendorong agar pejabat yang terindikasi terlibat dapat dievaluasi atau dinonaktifkan sementara apabila terdapat dasar hukum dan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
MINTA PERTANGGUNGJAWABAN, BUKAN SEKADAR KLARIFIKASI
Jaringan Mahasiswa Revolusioner Bandung Raya menegaskan bahwa persoalan pengadaan barang dan jasa harus ditangani secara serius karena berkaitan langsung dengan penggunaan uang rakyat.
Mahasiswa turut meminta agar Kepala Dinas DPKP Kota Cimahi dievaluasi, bahkan dicopot apabila dugaan nepotisme maupun penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui proses pemeriksaan yang sah.
Menurut mereka, pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, serta bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.
Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cimahi.
Aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memastikan proses pengadaan proyek berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kini, mahasiswa meminta Kejari Cimahi memberikan perhatian serius terhadap aspirasi yang telah disampaikan serta mengambil langkah konkret sesuai kewenangan.
Publik pun menantikan tindak lanjut aparat penegak hukum maupun klarifikasi dari pihak DPKP Kota Cimahi atas berbagai dugaan yang menjadi sorotan tersebut.
Transparansi bukan sekadar janji, melainkan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran publik.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini merupakan pernyataan dan tuntutan pihak mahasiswa. Kebenarannya masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan aparat penegak hukum. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan dan ruang hak jawab serta klarifikasi terbuka bagi pihak-pihak terkait. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:





0Komentar