Menkeu: APBN Dioptimalkan Lindungi Daya Beli Masyarakat |
Kabaran Jabar, - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI dan Bank Indonesia Senin (27/6/2022).
Dia menjelaskan Proses Rancangan APBN 2023 kini telah memasuki tahapan penyampaian, dan pengesahan Laporan Panja-Panja dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2023 dan RKP Tahun 2023.
"Laporan dari Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Belanja Pemerintah, Panja Kebijakan Transfer ke Daerah, Panja RKP RAPBN 2023, juga Panja Asumsi Dasar dan Kebijakan Fiskal 2023," ucap Sri Mulyani.
Dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, sebagian asumsi telah disepakati dan akan dijadikan acuan bagi pemerintah untuk menyusun RAPBN 2023.
Masukan dari perwakilan beberapa fraksi mengenai anggaran pendidikan, kelanjutan pembangunan infrastruktur, juga realisasi anggaran program PEN.
"Sebagai wakil pemerintah, saya meyakinkan bahwa hal tersebut masih akan menjadi prioritas pembangunan dan akan ditindaklanjuti secara serius," kata Sri Mulyani.
"APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat," terang Sri Mulyani.
Pemerintah juga akan terus bersikap terbuka terhadap berbagai masukan demi postur APBN yang lebih proporsional.
"Untuk itu, kita tidak akan terpaku pada asumsi yang telah disepakati saja, tetapi juga terus melihat perkembangan situasi global terkini," jelas Sri Mulyani.
Posting Komentar untuk "Menkeu: APBN Dioptimalkan Lindungi Daya Beli Masyarakat"