 |
| PKS Kota Cimahi Minta Pada Pimpinan DPRD, Tolak Kenaikan Harga BBM |
Ketua DPD PKS Wahyu Widyatmoko secara tegas menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat Kota Cimahi.
Menurut Wahyu yang didampingi Reza Mahdi, Sekretaris PKS, dan Deni Darmawan Bendahara PKS, serta Kania Intan Puspita anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PKS, DPD PKS Kota Cimahi, menolak kebijakan pemerintahan pusat tersebut dan meminta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsid tersebut.
"Fraksi PKS di DPR-RI kemarin telah melakukan penolakan dan pembatalan atas kenaikan BBM bersubsidi," tandasnya.
Bahkan diakui Wahyu, demi kepentingan hajat hidup orang banyak, secara serempak dalam rapat kenaikan BBM hanya Fraksi PKS yang melakukan walk out.
"Memang teman-teman telah melakukan walk out dalam rapat di DPR-RI sebagai kesepakatan tidak setujunya BBM di naikan, hal itu sebagai bukti bahwa dari fraksi PKS semuanya akan melakukan hal yang sama,"
Karena, lanjut Wahyu, semua tahu dampak dari kenaikan BBM ini sangat luar biasa.
"Belum lama ini kita telah melalui pandemi Covid-19, sehingga imbasnya terhadap perekonomian masyarakat makin terpuruk, sekarang ditambah dengan kenaikan BBM bersubsidi, tentukan akan mempengaruhi terhadap harga komoditas lainnya," jelasnya.
Sebagaimana dari kenaikan BBM tersebut, dari berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, ormas, buruh, melakukan demonstrasi untuk diturunkannya harga BBM yang bersubsidi ini.
"Karena dengan adanya kenaikan BBM yang bersubsidi ini sangat memberatkan terhadap ekonomi mereka sehari-hari," terang Wahyu.
Sehingga dampak dari semuanya ini, dalam perekonomian masyarakat kecil dalam daya belinya akan menjadi menurun.
"Saya yakin bila BBM bersubsidi ini tidak diturunkan, akan bertambahnya angka kemiskinan di negara kita," ujarnya.
PKS telah mengusulkan langkah-langkah lainnya yang dapat di tempuh oleh pemerintah pusat.
"Salah satu contohnya untuk menunda pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan, itu juga membutuhkan atau mengeluarkan anggaran dari APBN yang sangat besar," ulasnya.
Harapan Wahyu, bila pembangunan IKN dapat ditunda, anggarannya bisa sebagai pengganti subsidi, dari pada BBM yang bersubsidi di naikan.
"Juga kita tahu sampai saat ini juga, proyek ataupun pembangunan Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta yang masih berlangsung, itu juga sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar, dan inipun akan membebani BBM kita," jelas Wahyu.
Maka dari itu, sambung Wahyu, DPD PKS Kota Cimahi telah menyatakan sikap dan DPD-DPD PKS seluruh Indonesia,
"Secara tegas menolak atau menginginkan agar pemerintah pusat dapat membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi," tandasnya.
Saat disinggung dari pihak DPD PKS Cimahi, bagaimana cara dan teknis untuk penolakan kenaikan BBM tersebut ke pemerintahan pusat, tambah Wahyu, pihaknya.
"Karena kita sebuah partai politik, insyaallah penolkan kami secara serentak DPD-DPD PKS seluruh Indonesia, akan kita sampaikan kepada struktur kami yang lebih atas, artinya kita sampaikan terlebih dahulu kepada fraksi DPRD kami termasuk di DPP kami,"
D isisi lain, kata Wahyu pihaknya akan memerintahkan PKS Kota Cimahi, untuk meminta atau mengeluarkan kepada pihak Pimpinan DPRD untuk menyatakan sikap sebagai lembaga DPRD Kota Cimahi, "Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," tutupnya.
Sumber: Bagdja Poskota
Editor: Bd20
Posting Komentar untuk "PKS Kota Cimahi Minta Pada Pimpinan DPRD, Tolak Kenaikan Harga BBM"