 |
| Walikota Cimahi Hadiri COD yang di Gagas LSM KOMPAS |
Dalam sambutannya Ngatiyana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Cimahi tidak alergi terhadap ormas maupun LSM yang ada di Kota Cimahi.
“Kami tidak alergi dengan keberadaan Ormas maupun LSM di Kota Cimahi, justru kami menjadikannya sebagai mitra kerja. Seperti halnya kegiatan yang digagas oleh LSM KOMPAS ini, kami memberikan dukungan penuh. Semoga kegiatan ini dapat berdampak positif dan bisa bermanfaat untuk kita semua,” tandas Ngatiyana.
Wali Kota juga menyebutkan bahwa sinergitas unsur pentahelix, antara pemerintah dengan akademisi, dunia usaha, komunitas, media sangat diperlukan, termasuk dengan TNI dan POLRI.
Hal ini juga ada kaitannya dengan penguatan persatuan serta kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
Ditempat yang sama, Senada dengan sambutan Wali Kota, Sebagai panitia Dena Hadiyat, dalam laporannya memaparkan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pentahelix.
“Pembicara dalam kegiatan ini melibatkan unsur akademisi, eksekutif, legislatif, organiasi dan dunia usaha serta penggiat media," ucapnya.
Tercatat saat ini ada tiga puluh dua Ormas maupun LSM yang menjadi partisipan, juga delapan media yang turut sebagai media partner.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Cimahi yang telah memfasilitasi kegiatan ini secara penuh,” cetusnya.
Dalam gelaran COD episode satu, mengangkat topik “Investasi Labrak Regulasi”. Hadir sebagai panelis diantaranya, Dosen FISIP UNJANI Yamardi SIP MSi, Koordinator Umum LSM KOMPAS Fajar Budhi Wibowo SIP MSi.
Serta dari DPRD Kota Cimahi, hadir Wakil Ketua Komisi II Robin Sihombing SIP dan Anggota Komisi I Iwan Setiawan. Mewakili Pemerintah Kota Cimahi, Yasa Muhamad SM SH selaku jafung perancang peraturan perundangan bagian hukum dan Agus Triyono ST MT sebagai analis kebijakan pada DPMPTSP Pemkot Cimahi.
Acara yang berlangsung selama lebih kurang dua jam ini dipandu oleh Ade Irwan Suryana dari DPD FGPB Kota Cimahi.
Penitikberatan pembahasan pada episode ini pada lemahnya penegakan perda oleh Pemerintah Kota Cimahi dan kurang optimalnya fungsi pengawasan dari DPRD Kota Cimahi.
Sebagai Ketua Umum LSM KOMPAS, Fajar Budhi Wibowo, S.IP., M.Si., bahwa Program analisis kebijakan publik pada COD tahun ini, pengembangan konsep pembangunan partisipatif sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat.
Dalam acara tersebut, Fajar juga menyinggung Pemerintah Kota Cimahi seolah tak berdaya mengahadapi para pengusaha besar nakal yang selalu melabrak aturan dan kebijakan yang ada.
"Banyak pembangunan komplek perumahan, Pembukaan minimarket dan toko modern. Kami meyakini, hampir seluruh menara telekomunikasi di Kota Cimahi, memulai pembangunannya tanpa mengantongi ijin sebelumnya,” ungkap Fajar.
Pimpinan LSM KOMPAS ini menegaskan, apabila para pengusaha nakal itu tidak ditertibkan, maka keberadaan mereka tidak akan menguntungkan bagi masyarakat, bahkan bisa menjadi bumerang bagi Pemerintah Kota Cimahi.
"Pengusaha-pengusaha yang belum mengantongi ijin ini tidak bisa ditarik retribusinya untuk penambahan PAD," tegasnya.
 |
| Walikota Cimahi Hadiri COD yang di Gagas LSM KOMPAS |
"Untuk itu, COD menjadi salahsatu instrumen yang dapat menakar kinerja Pemerintah Kota Cimahi sekaligus juga sebagai tolok ukur kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di Kota Cimahi. Semoga COD dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pembangunan Kota Cimahi," pungkasnya.
Posting Komentar untuk "Walikota Cimahi Hadiri COD yang di Gagas LSM KOMPAS"