Ratna Ningsih Harap Kuota perempuan Affirmative Action Dilegislatif 30 Persen di Kabupaten Bandung

Redaksi Kabaran Jawa Barat Kamis, Februari 16, 2023 Posting Komentar

Kabaran Soreang, - Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Barat Dra. Ratna Ningsih M.M, melantik Kepengurusan DPC KPPI Kabupaten Bandung Periode 2022-2027 di Aula Oriza Sativa Pemda Bandung, Kamis (16/2/2023).

Dengan Tema "Perempuan Bedas, Hebat Kabupaten Bandung Bergerak Bersama Menuju Kemenangan Pileg 2024"

Ketua KPPI Jabar Ratna Ningsih menyampaikan, pada dasarnya dirinya merasa bangga, karena DPD KPPI Jabar itu harus didukung di 27 kota/kabupaten yang tersebar, dan yang akan mencalonkan anggota DPRD.

"Mudah-mudahan, Saya menginginkan 30 persen perempuan itu sudah waktunya menjadi anggota legislatif pada 2024," harapnya.

Ia menginginkan DPC KPPI Kabupaten Bandung konsolidasi dengan DPAC agar segera dikonsolidasi kemudian dirawat kembali.

"Mudah-mudahan yang namanya berjuang adalah ujung tombak DPAC. Perempuan itu sekarang yang digalakan," ujar Ratna.

Untuk itu, Ia berharap ketika sudah duduk di DPRD dirinya menginginkan bermaslahat untuk masyarakat.

"Jangan sampai bergelut dengan Many Politik ini yang merusak," kita Ratna.

Ketika yang namanya perempuan, Ratna mengatakan menjadi anggota DPRD kadang-kadang mereka tidak kuat faktor eksternal dan internal," tambhnya.

Contoh, di internal kelurganya kurang mendukung, dan eksternalnya harus bertanding langsung dengan banyak perempuan dan laki-laki.

"Saya mohon dengan sangat para media juga bantu kami (Perempuan). Kuota perempuan yang Affirmative action dilegislatif 30 persen tercapai di Kabupaten Bandung," tegas Ratna.

Ratna Ningsih Harap Kuota perempuan Affirmative Action Dilegislatif 30 Persen di Kabupaten Bandung

Itu yang saya inginkan, bukan hanya politik kebetulan. Sebagai Ketua Partisipasi Publik untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPA) Jabar Ratna menerangkan yang namanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) trafficking atau banyak penyitas-penyitas itu perlu ada regulasi yang memang harus disosialisasikan, itu tugasnya KPPI.

"Banyak penyitas yang nampaknya didampingi dengan orang fisiologi, tapi kebutuhan mereka sebetulnya, keterampilan. Makanya KPPI sendiri pun harus banyak menggali potensi untuk memberikan keterampilan pada mereka," tegas Ratna. (Asep)