Kabaran Jabar, - Partai Golkar menanggapi aksi penggerudukan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil terhadap rapat tertutup revisi Undang-Undang TNI yang digelar di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta.
Sekjen Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap dihargai, namun harus disampaikan dengan cara yang tepat.
"Kita menghormati aspirasi masyarakat, tapi sebaiknya disampaikan dengan cara yang lebih tertib," ujar Sarmuji dalam peringatan Malam Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar, Minggu (16/3/2025) malam.
Menanggapi lokasi rapat yang diadakan di hotel, Sarmuji menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam batas kewajaran, terutama jika pembahasan berlangsung secara intens.
"Jika memang perlu dilakukan di luar kantor karena sifatnya maraton siang-malam, itu masih bisa dimaklumi. Namun, selama memungkinkan, tentu sebaiknya dilakukan di kantor," jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah aktivis dari koalisi masyarakat sipil menggeruduk rapat tertutup Komisi I DPR RI di Hotel Fairmont, Jakarta.
Mereka memprotes transparansi pembahasan revisi UU TNI yang dinilai terkesan tertutup dari publik. Saat mencoba masuk ke ruang rapat, mereka langsung dihalau oleh pihak yang diduga merupakan protokoler.
Revisi UU TNI ini berpotensi memperluas cakupan jabatan bagi prajurit aktif di berbagai kementerian dan lembaga. Jika disahkan, akan ada enam pos tambahan yang dapat diisi oleh militer aktif, termasuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan BNPP.
Pewarta: red
Editor: Warsono
Sumber: Suara
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar