Kabaran Jabar, - Ketua DPD FSP FARKES R-KSPI Provinsi Jawa Barat, Dimas P Wardhana, menyatakan dukungan penuh terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 32/KS.01.02.04/DINKES yang melarang seluruh RSUD di Jawa Barat menolak atau menahan pasien karena alasan pembiayaan, termasuk peserta BPJS Kesehatan.
“Langkah progresif ini kami sambut dengan antusias. Pelayanan kesehatan yang adil dan inklusif adalah hak konstitusional seluruh warga negara. Kebijakan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,” ujar Dimas dalam keterangannya.
DPD FARKES KSPI Jabar memandang kebijakan ini sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah pada rakyat dan penguatan komitmen menuju Universal Health Coverage (UHC).
Dimas juga menekankan pentingnya kolaborasi antara kebijakan publik dan kontribusi tenaga kesehatan sebagai garda depan pelayanan.
“Dengan kebijakan ini, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan akan semakin luas dan berkualitas. Kami berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia,” tambahnya.
Sebagai federasi yang menaungi pekerja di sektor farmasi, rumah sakit, kosmetik, jamu, dan berbagai industri lainnya, FSP FARKES KSPI terus memperjuangkan hak normatif pekerja sekaligus meningkatkan mutu layanan kesehatan nasional.
“Kami mengundang para pekerja di sektor kesehatan dan industri untuk bergabung bersama kami dalam memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan profesionalisme,” ajak Dimas.
DPD FARKES KSPI Jabar akan terus mengawal implementasi kebijakan ini dan aktif memberi masukan demi peningkatan mutu layanan kesehatan di Jawa Barat.
Kerja sama antara pemerintah, pekerja, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan menyeluruh.
“Ini saatnya kita bergerak bersama. Untuk layanan yang manusiawi, untuk kesehatan yang merata, dan untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat,” pungkasnya.
Pewarta: Mas Bons
Editor: Warsono
0Komentar