Kabaran Jabar, - Pernyataan dan tindakan sepihak yang dilakukan Warman Suryaman, anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PKB, terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), memicu riuh perbincangan publik.
Pasalnya, ia menyoroti promosi jabatan seorang lurah yang seharusnya berada di luar kewenangannya sebagai anggota legislatif.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kota Cimahi, Lilik, meluruskan polemik seputar isu rotasi, mutasi, dan promosi ASN yang mencuat ke publik. Ia menegaskan bahwa kewenangan atas hal tersebut berada di bawah Komisi I DPRD, bukan Komisi III seperti yang disampaikan anggota DPRD Warman.
“Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan terkesan tendensius. Saat ini fokus kami masih pada pengangkatan PPPK, bukan mutasi atau promosi,” ujar Lilik, Jumat (9/5/2025), di Kantor BPSDMD Cimahi.
Lilik juga membantah adanya informasi resmi terkait promosi pejabat tertentu. Ia menyebut narasi yang beredar sebagai spekulasi tanpa dasar yang sah.
“Tidak ada surat keputusan atau instruksi resmi terkait hal itu,” tegasnya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa wacana rotasi dan mutasi tetap ada dalam kerangka kebutuhan organisasi, terutama untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pensiun atau untuk penyegaran.
Namun, ia memastikan bahwa setiap keputusan akan didasarkan pada pertimbangan objektif dan kebutuhan dinas, bukan tekanan dari pihak luar.
Isu ini turut menjadi sorotan publik dan memunculkan perhatian terhadap pentingnya menjaga independensi serta profesionalisme dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. (Bons)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar