Suara Marcky Menggema: Pemerintah Cimahi Dianggap Mandul Bina Ormas

Kabaran Jabar, - Suhu perdebatan di jagat organisasi Kota Cimahi kian menggelegak. Setelah sebelumnya Abah Dirja menggugat keras perbedaan antara organisasi profesi wartawan dengan Ormas, kini giliran Marcky Polii, S.E., Ketua Umum LSM INAKOR, yang menggebrak panggung dengan pernyataan tak kalah menusuk.

Tak hanya bicara soal tumpang tindih jabatan di tubuh jurnalis, Marcky menyentil langsung jantung birokrasi: Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Kesbangpol, ia tuding gagal total dalam membina Ormas dan LSM.

Rangkap Jabatan dan Kekacauan Identitas Organisasi

Marcky Polii menyatakan sikapnya terkait isu Ketua KKJN (Kelompok Kerja Jurnalis Nasional) yang kabarnya turut mencalonkan diri menjadi Ketua Forum Ormas & LSM.

"Secara pribadi, saya tidak mempermasalahkan," kata Marcky.

Namun ia langsung menyambung dengan nada serius.

"Kalau menang, artinya organisasi profesi wartawan itu dianggap juga sebagai Ormas atau LSM. Kalau kalah, itu menunjukkan Ketua-Ketua Ormas dan LSM sudah cerdas memilah mana Ormas, mana profesi."

Pernyataan itu selaras dengan panduan Dewan Pers yang secara tegas melarang wartawan merangkap di Ormas ataupun LSM.

Di titik inilah Marcky menggarisbawahi: garis batas profesi dan organisasi masyarakat makin kabur.

Antara UU Profesi dan UU Ormas: Titik Buta Regulasi

Tak berhenti di polemik lokal, Marcky mengangkat kasus hukum nasional sebagai cermin kekacauan: soal DPN (Dewan Pengacara Nasional) yang dibentuk Hotman Paris berdasarkan UU Ormas, padahal ruangnya adalah organisasi profesi.

"UU No. 17 Tahun 2013 hanya menjadi dasar pendirian, bukan identitas. Niat awal organisasi adalah kunci," tandasnya.

Ia menegaskan bahwa banyak organisasi profesi yang justru keliru menilai dirinya sendiri karena mendasarkan legalitas pada UU Ormas.

Kritik Tajam: Pemerintah Hanya Jadi Penonton?

Pukulan paling keras dilayangkan Marcky kepada Pemerintah Kota Cimahi. Menurutnya, lemahnya kontrol dan pembinaan dari Kesbangpol membuat relasi antar Ormas dan LSM seperti "kapal tanpa nakhoda".

Ia mendesak adanya wadah silaturahmi yang dibentuk resmi dan dibina langsung oleh pemerintah. “Kalau terjadi gesekan, jangan pemerintah cuma bilang ‘urusan mereka’. Harus ada peran aktif menengahi!” katanya geram.

Marcky bahkan menuding bahwa jika kondisi ini dibiarkan terus, maka sah saja dikatakan bahwa pemerintah telah gagal membina Ormas dan LSM di Cimahi.

Bola Panas di Tangan Pemerintah

Setelah Abah Dirja, kini Marcky Polii ikut menyalakan api diskusi. Polemik soal identitas organisasi, peran media, hingga tudingan keras terhadap kinerja Kesbangpol menjadi satu bola panas yang menunggu respons.

Publik Cimahi kini menanti: akankah pemerintah tetap diam di balik meja, atau mulai turun tangan memadamkan bara konflik yang semakin membesar? (Mas Bons)