Dalam Zona Sekolah, Pro dan Kontra Siswa Cimahi Saat HP dan Motor Tak Diizinkan

Kabaran Jabar, - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi melarang siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawa ponsel dan sepeda motor ke sekolah.

Kebijakan ini juga berlaku untuk siswa SMA di seluruh Jabar, khususnya dalam hal larangan membawa kendaraan pribadi ke lingkungan sekolah.

Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi, terutama di kalangan pelajar Kota Cimahi. Sebagian merasa terbatas dalam berkomunikasi, namun tak sedikit pula yang melihat sisi positif dari aturan tersebut.

Ashya (15), siswi kelas 9 di SMPN 6 Cimahi, menilai larangan membawa gawai menyulitkan dirinya untuk mengabari orang tua.

“Biasanya aku kabari kalau udah pulang sekolah. Sekarang harus lewat wali kelas,” ujar Ashya saat ditemui di sekolah, Rabu (30/7/2025).

Namun, ia juga mengakui ada manfaat dari kebijakan itu. “Sekarang jadi lebih ngobrol sama teman, belajar juga benar-benar dari buku,” imbuhnya.

Hal serupa dirasakan Ariffta Kurniawan, siswa SMPN 8 Cimahi. Menurutnya, larangan membawa gawai membuat siswa lebih sering bersosialisasi dan memanfaatkan perpustakaan.

“Kalau cari bahan IPA memang agak sulit, tapi sekarang lebih sering buka buku dan kumpul di perpus,” katanya.

Sementara itu, Jagad Rasa (15) mengaku sempat kaget dengan kebijakan ini. Meski awalnya merasa kesulitan karena tidak bisa melakukan riset dari HP, kini ia mencoba menyesuaikan diri.

“Kalau dulu HP bisa bantu nyari materi, sekarang jadi lebih ke buku atau komputer sekolah. Tapi kelas jadi lebih tenang,” ungkapnya.

Menanggapi aturan ini, pihak sekolah turut melakukan penyesuaian. Humas SMPN 8 Cimahi, Ayi Hidayat, menyatakan sekolah mengikuti arahan Dinas Pendidikan sepenuhnya.

“Kami siapkan empat lab komputer untuk mengganti fungsi HP dalam kegiatan belajar. Jadi tetap ada solusi,” ujar Ayi.

Ia menegaskan, kebijakan ini bukan semata-mata pelarangan tanpa arah, tetapi diarahkan agar siswa fokus pada pembelajaran yang lebih konseptual dan tidak tergantung pada perangkat pribadi.

Dengan berbagai sudut pandang dari para siswa dan dukungan sarana dari sekolah, pelarangan HP dan kendaraan di sekolah menjadi titik tolak baru dalam upaya membentuk budaya belajar yang lebih disiplin dan terarah di lingkungan pendidikan Jawa Barat. (Bd20)