Kabaran Jabar, - Upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Majalengka menemukan pijakan baru lewat program Muhadalah, sebuah model pendidikan non-formal berbasis pesantren yang kini diakui setara dengan pendidikan formal melalui regulasi Kementerian Agama.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Majalengka, Prof. Dr. Mulya Syamsul, M.Ag., yang juga menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Dalam talk show bertema "Menguatkan Peran Pelajar dan Masyarakat dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah" yang digelar di Gedung PC NU Majalengka, Minggu (27/07/25), Prof. Mulya menekankan pentingnya membuka akses pendidikan lewat berbagai jalur, termasuk pesantren.
"Selama ini, banyak santri yang tak tercatat di sistem Dapodik karena pesantren tempat mereka belajar belum memiliki izin formal dari Kementerian Pendidikan. Program Muhadalah ini hadir sebagai jembatan alternatif, karena ijazahnya bisa diakui setara dengan jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi," ungkap Prof. Mulya.
Ia menyebut, LP Ma’arif sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama akan berperan aktif dalam mendorong pesantren untuk lebih terbuka terhadap pendidikan formal. Bahkan, wacana mendirikan lembaga muhadali yang setara dengan universitas—tanpa harus berbadan hukum perguruan tinggi—juga tengah dipertimbangkan.
Acara talk show yang digelar di Desa Sukahaji, Kecamatan Sukahaji ini turut menghadirkan Kabid SMP Dinas Pendidikan Majalengka, H. Iwan Rusmawan, S.Pd.I., M.Pd., serta anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka, M. Fajar Shidik, CH, yang juga Ketua DPC PPP Majalengka.
Dalam pemaparannya, H. Iwan menyebutkan angka putus sekolah di Majalengka saat ini cukup mengkhawatirkan, mencapai 7 persen. “IPM pendidikan Majalengka baru berada di angka 7 persen, peringkat ke-21 dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Kita tertinggal jauh dan harus kerja keras untuk bisa naik ke angka 13 persen,” tegasnya.
Sebagai bentuk solusi konkret, Dinas Pendidikan Majalengka bersama DPRD kini tengah mendorong percepatan perizinan bagi pesantren yang ingin menyelenggarakan pendidikan formal. Termasuk LP Ma’arif yang saat ini sedang mengajukan izin pendirian SMP di wilayah Kecamatan Leuwimunding.
“Dengan mempermudah akses dan legalitas pendidikan di pesantren, kita tidak hanya mengatasi anak putus sekolah, tapi juga menaikkan IPM secara berkelanjutan,” pungkas H. Iwan.
Program Muhadalah hadir sebagai bukti bahwa pendidikan tak harus dibatasi oleh tembok sekolah formal. Ketika pesantren diberi ruang untuk tumbuh sebagai penyelenggara pendidikan yang setara, maka anak-anak Majalengka punya peluang lebih besar untuk meraih masa depan. (Wawan)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar