Satgas Premanisme Majalengka Gerak Cepat Berantas Pungli Rekrutmen Pabrik

Kabaran Jabar, - Untuk menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang bersih di Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme menggelar rapat koordinasi khusus guna menindak praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja di sejumlah pabrik wilayah setempat.

Rapat berlangsung di Ruang Desk Pilkada Setda Majalengka pada Senin (7/7/2025), dipimpin oleh Wakil Ketua Satgas Premanisme Kabupaten Majalengka, Yusanto Wibowo, yang juga menjabat Asisten Daerah I, serta didampingi Kepala Kesbangpol Majalengka, Heri Rahyubi.

“Satgas ini lahir dari keresahan warga. Masih banyak ditemukan kasus pungli terhadap para pencari kerja yang hendak masuk ke pabrik. Bahkan ada yang sudah bayar, namun hanya bekerja tiga bulan. Ini jelas merugikan,” tegas Yusanto usai rapat.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten bersama unsur Forkopimda berkomitmen kuat untuk menghapus praktik premanisme, terutama yang membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, jika tidak dihentikan, praktik ini bisa menghambat kesempatan kerja dan memperparah ketimpangan sosial.

“Sasaran kita jelas. Preman-preman yang menyengsarakan rakyat ini harus ditindak. Kami tidak hanya menegur, tapi juga akan mendorong penindakan pidana jika memenuhi unsur hukum,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Majalengka akan mendorong sistem rekrutmen berbasis lembaga pelatihan resmi. Calon tenaga kerja diarahkan untuk mendaftar ke Balai Latihan Kerja (BLK) Cakra Ningrat milik Pemkab. Perusahaan nantinya akan merekrut langsung dari data peserta BLK, sesuai kebutuhan dan kompetensi.

“Dengan sistem ini, semua proses jadi transparan dan bebas pungli. Masyarakat juga terlindungi karena rekrutmen berjalan resmi dan sah,” ujar Yusanto.

Rapat turut dihadiri oleh Ketua Satgas Premanisme Kompol Jaja Gardaja (Kabag Ops Polres Majalengka), AKP Bayu Surya Wulandono (Kasat Intelkam), Asda II Toto Prihatno, Kepala Satpol PP dan Damkar Rachmat Kartono, Kadis K2UKM Arif Daryana, perwakilan TNI, Dinas Sosial, serta pejabat Bakesbangpol.

Pemerintah Daerah menegaskan bahwa perang melawan premanisme tidak sekadar slogan, tapi aksi nyata untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat dan memperkuat ekosistem investasi di Bumi Sindangkasih. (Wawan)