Kabaran Jabar, - Proses verifikasi calon Ketua DPD KNPI Kota Cimahi periode 2025-2028 diwarnai dinamika internal. Beberapa waktu lalu, komunikasi antar pihak disebut sempat memicu gesekan di kalangan Organisasi Kepemudaan (OKP) terkait rekonsiliasi dan keputusan kandidat.
Berlangsung di Aula A Pemkot Cimahi, Sabtu (8/8/2025), calon Ketua KNPI Kota Cimahi, Sulthan Mujahid Abdul Jabbar, menegaskan bahwa para kandidat telah mengklarifikasi maksud, tujuan, dan latar belakang terjadinya peristiwa tersebut.
Ia berharap, ke depan tidak ada lagi konflik sehingga proses menuju Musyawarah Daerah (Musda) bisa berjalan lancar.
"Kesimpulannya, kami para calon tidak keberatan jika tahapan dilanjutkan melalui rekonsiliasi atau tetap mengacu pada mekanisme demokrasi. Semua kami kembalikan kepada pihak berwenang," ujarnya.
Sulthan menyebut, panitia Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) telah memberi waktu tiga hari bagi OKP untuk mengajukan keberatan atau persetujuan.
Setiap ketidaksepakatan, kata dia, sebaiknya disampaikan secara prosedural melalui surat resmi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung kondusifitas menjelang Musda.
"Aklamasi pun bagian dari demokrasi. Voting hanyalah opsi terakhir ketika tidak ada solusi," tegasnya.
Rencana pelaksanaan Musda disebut akan digelar pada 23 Agustus 2025. Hingga kini, Shultan mengaku sudah mengantongi rekomendasi dari sekitar 80 OKP, dari total estimasi kebutuhan seratus suara lebih.
Menariknya, Sulthan menilai tidak adanya debat kandidat atau uji publik justru menjadi momentum positif bagi KNPI.
"Banyak anak muda baru mengetahui KNPI setelah dinamika ini terjadi. Kita ambil sisi positifnya untuk mengangkat nama organisasi," ujarnya.
Ia menutup dengan pesan optimis, "Kalau berbicara OKP sebagai pemegang saham, kita lihat saja siapa yang punya saham lebih besar," pungkasnya. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar