Dinkes Cimahi Perketat Pengawasan SPPG Cegah Keracunan

Kabaran Jabar, - Maraknya kasus keracunan akibat konsumsi makanan bergizi gratis (MBG) mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan bergizi (SPPG).

Upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan, inspeksi kesehatan lingkungan, hingga pelatihan keamanan pangan.

Dari 20 SPPG yang terdaftar, sebanyak 17 sudah beroperasi. Tercatat 10 SPPG telah berkoordinasi dengan Dinkes, 4 SPPG memperoleh pelatihan keamanan pangan, dan sebagian lainnya mengikuti pelatihan yang difasilitasi Badan Gizi Nasional (BGN).

Hingga akhir September 2025, sudah ada sembilan SPPG yang diperiksa langsung melalui inspeksi kesehatan lingkungan, sementara sisanya menunggu jadwal.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Mulyati, menegaskan pihaknya sejak awal telah aktif melakukan pengawasan, termasuk memberikan penyuluhan kepada para penjamah makanan.

Namun, ia tidak menampik adanya kendala, mulai dari ketiadaan data terbaru jumlah SPPG, penolakan sebagian penyedia untuk diawasi, hingga minimnya SPPG yang mengajukan sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS).

“Kalau Dinkes ingin memeriksa tapi SPPG belum mau menerima, kita juga tidak bisa memaksa. Jadi bukan berarti Dinkes kurang proaktif. Dari 20 SPPG, baru sembilan yang berhasil dilakukan inspeksi,” tegasnya, Rabu, (1/10/2025).

Hasil inspeksi menunjukkan sebagian besar SPPG sudah memenuhi standar kesehatan, meski masih ada syarat teknis dari BGN yang harus dilengkapi.

Untuk SLHS sendiri, baru satu SPPG yang resmi memilikinya dan tiga lainnya masih dalam proses pengajuan.

Mulyati menjelaskan, prosedur pengajuan SLHS membutuhkan sejumlah dokumen penting, mulai dari profil perusahaan, hasil uji sampel makanan dan air minum, sertifikat pelatihan keamanan pangan, hingga hasil inspeksi kesehatan lingkungan.

Karena itu, prosesnya tidak bisa dilakukan secara singkat.

Sebagai langkah lanjutan, Dinkes Cimahi berkomitmen menggencarkan penyuluhan serta mendorong seluruh SPPG agar memenuhi standar higienitas sebelum mendistribusikan makanan MBG ke masyarakat.

“Kami ingin memastikan makanan yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi,” tandas Mulyati. (Bd20)