Kabaran Jabar, - Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka menaruh perhatian serius terhadap sejumlah dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang berjalan pada tahun anggaran 2025.
Isu ini mengemuka dalam forum pertemuan bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang aktif melakukan pemantauan di lapangan. Berdasarkan laporan warga, terdapat indikasi pelaksanaan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahudin, S.M, menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, kehadiran elemen masyarakat sangat membantu, mengingat keterbatasan jumlah pengawas dari pemerintah daerah.
“Banyak temuan penyimpangan yang tidak bisa diabaikan. Apa yang dilakukan masyarakat, LSM, dan Ormas sangat positif karena mampu menutup celah keterbatasan pengawasan pemerintah,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).
Ia menegaskan, perusahaan yang terbukti tidak kompeten dalam mengelola proyek pembangunan tidak layak lagi mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan proyek pemerintah. Selain itu, keberadaan Inspektorat Majalengka diharapkan benar-benar berperan aktif, bukan sekadar formalitas.
“Inspektorat harus memberikan dampak nyata, memastikan pengawasan berjalan, serta mencegah penyimpangan di lapangan,” imbuhnya.
Sebagai langkah awal, Komisi III DPRD akan menindaklanjuti laporan masyarakat dengan membahas titik-titik lokasi proyek yang terindikasi bermasalah. Pihaknya juga berkomitmen menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif bersama Inspektorat Majalengka.
“Kami ingin ada tindak lanjut konkret sehingga potensi penyimpangan bisa ditekan sekecil mungkin,” pungkasnya. (Wawan)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar