DPRD Bandung Dorong Strategi Komprehensif Optimalisasi Tenaga Kesehatan

Kabaran Jabar, - Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, S.E., menegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah dalam melakukan pemetaan dan optimalisasi tenaga kesehatan di Kota Bandung.

Upaya ini dinilai mendesak agar pelayanan di Puskesmas maupun rumah sakit dapat berjalan lebih maksimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Elton saat menjadi narasumber dalam kegiatan Kebijakan Pemetaan Jabatan Fungsional Kesehatan di Hotel Mutiara, Rabu (5/11/2025).

“Ini urgent bagi kita untuk mencari penempatan terbaik dan solusi yang tepat, sehingga tingkat pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit bisa optimal. Ketika tenaga kesehatan ditempatkan di bidang yang sesuai, Insya Allah potensi dan kinerja mereka juga akan meningkat,” ujarnya.

Menurut Elton, hak atas pelayanan kesehatan telah dijamin dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa pemerintah wajib merencanakan, mengatur, dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau.

Kebijakan mengenai perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan turut diatur dalam Permenkes Nomor 33 Tahun 2015 dan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024, yang menjadi acuan dalam penyusunan sumber daya manusia kesehatan dan penyelenggaraan Puskesmas.

Elton memaparkan, Kota Bandung saat ini memiliki tiga rumah sakit, 80 UPTD Puskesmas, satu Labkesda, dan satu UPT P2KT, yang dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi antara lain terbatasnya supply tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, serta distribusi SDM yang belum merata.

“Masih ada tenaga kesehatan yang harus menangani hingga 75 sampai 100 pasien per hari, padahal idealnya satu orang hanya melayani sekitar 50 pasien. Kondisi ini jelas berdampak pada etos kerja dan kualitas pelayanan,” ungkapnya.

DPRD Kota Bandung, lanjut Elton, mendorong pemerintah kota agar menyusun perencanaan SDM kesehatan secara menyeluruh dengan memperhatikan keseimbangan anggaran daerah.

Ia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pengangkatan PPPK tenaga kesehatan, baik penuh waktu maupun paruh waktu, namun menilai langkah tersebut masih perlu diperluas.

“Formasi PPPK yang dibuka pemerintah mudah-mudahan menjadi solusi jangka pendek. Namun perlu ada solusi komprehensif agar pelayanan kesehatan di Kota Bandung bisa lebih merata dan maksimal,” tutur Elton.

Ia menambahkan, dari 80 Puskesmas yang ada, baru sekitar 26 Puskesmas atau 30 persen yang memenuhi standar minimal sembilan tenaga kesehatan.

“Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kualitas layanan kepada masyarakat. Padahal, kesehatan masyarakat sangat penting untuk menunjang kualitas hidup warga Kota Bandung di masa depan,” pungkasnya. (Cipta)