Kabaran Jabar, - Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat menangani dugaan kasus keracunan massal usai konsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pada Rabu, 25 Februari 2026. Penanganan difokuskan pada keselamatan pasien, penghentian sementara konsumsi makanan yang diduga menjadi penyebab, serta pengujian laboratorium guna memastikan sumber kejadian.
Kasus dilaporkan terjadi di sejumlah satuan pendidikan di wilayah Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Baros. Hingga Kamis (26/2/2026) pukul 05.00 WIB, data sementara mencatat 36 orang menjalani perawatan di tiga rumah sakit.
Di RSUD Cibabat tercatat 26 pasien, dengan rincian 4 orang masih dirawat dan 22 telah dipulangkan. Sementara di RS Mitra Kasih terdapat 5 pasien, 3 di antaranya masih dirawat dan 2 sudah diperbolehkan pulang. Adapun di RS Dustira terdapat 5 pasien, dengan 4 masih dirawat dan 1 telah dipulangkan.
Gejala yang dialami korban antara lain mual, pusing, nyeri ulu hati, dan muntah. Paket MBG yang dikonsumsi berisi onigiri (nasi kepal), telur rebus, biskuit gandum, kurma, apel, dan susu. Makanan tersebut disuplai oleh SPPG Karangmekar 02 dengan total distribusi sebanyak 2.662 porsi.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, bersama unsur Forkopimda meninjau langsung penanganan pasien di IGD RSUD Cibabat. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk memastikan seluruh pasien tertangani dengan baik. Fokus utama saat ini adalah penanganan medis dan observasi penyebab kejadian. Sampel makanan sudah diamankan dan sedang diuji di laboratorium,” ujarnya.
Ia menjelaskan, begitu laporan diterima sekitar pukul 17.00 WIB, Pemkot Cimahi melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan langsung menginstruksikan seluruh sekolah untuk menghentikan konsumsi paket MBG yang belum dimakan. Langkah preventif ini diambil guna mencegah potensi korban tambahan, terutama karena makanan dikonsumsi saat berbuka puasa.
“Begitu ada laporan, kami langsung instruksikan stop konsumsi. Jika ada gejala, siswa diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot membuka posko terpadu yang dipusatkan di RSUD Cibabat untuk memantau perkembangan pasien. Skema distribusi pasien ke rumah sakit lain juga telah disiapkan apabila terjadi lonjakan kasus.
Selain itu, pengelola SPPG Karangmekar 02 telah dipanggil untuk klarifikasi dan evaluasi menyeluruh, mulai dari standar bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Pengawasan dipastikan akan diperketat, terlebih pada bulan Ramadan ketika terdapat jeda waktu cukup panjang antara produksi dan konsumsi makanan.
Terkait kemungkinan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB), Pemkot Cimahi masih menunggu hasil uji laboratorium serta evaluasi jumlah dan pola kasus. Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Adhitia juga menegaskan seluruh SPPG di Kota Cimahi wajib mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), serta menjalankan prosedur sesuai standar baku mutu dan standar operasional prosedur (SOP).
“Standar baku mutu harus dipenuhi, mulai dari kualitas bahan, kelayakan konsumsi, hingga aspek keamanan pangan lainnya. Proses memasak, pengemasan, hingga distribusi harus mengikuti SOP. Pemerintah akan memperketat pengawasan dan meminta seluruh SPPG disiplin dalam pelaksanaannya,” tandasnya.
Dalam konteks Ramadan, ia juga mengimbau adanya penyesuaian jenis makanan yang disalurkan. Mengingat makanan dimasak pada pagi atau siang hari dan baru dikonsumsi saat berbuka, risiko penurunan kualitas harus diantisipasi.
“Kami mendorong agar SPPG memprioritaskan makanan ringan atau kering yang tidak berisiko basi, namun tetap memenuhi standar gizi dan baku mutu,” pungkasnya. (Ikps/Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar