Transparansi MBG Ramadhan Didorong

Kabaran Jabar, - Perbincangan di media sosial kembali diramaikan isu seputar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadhan.

Sejumlah unggahan yang viral, terutama di Facebook, menampilkan foto paket makanan tiga hari berturut-turut dengan narasi bernada kritik keras.

Sebagian warganet bahkan menyebut menu tersebut “tak manusiawi” dan jauh dari standar kelayakan.

Namun, dari berbagai postingan yang beredar, tidak tercantum identitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), lokasi distribusi, maupun waktu penyaluran secara jelas.

Ketiadaan informasi detail ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya generalisasi di mana persoalan teknis di satu titik dianggap sebagai cerminan kegagalan program secara nasional.

Program dan Pelaksana Perlu Dipisahkan

Secara konseptual, program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Di momentum Ramadhan, program ini diharapkan tetap mendukung kecukupan nutrisi meski pola makan masyarakat berubah.

Dalam implementasinya, penyediaan dan distribusi makanan dilakukan oleh mitra atau unit pelaksana di daerah, termasuk SPPG yang bertanggung jawab atas teknis penyajian sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.

Artinya, jika ditemukan menu yang tidak sesuai ketentuan, evaluasi seharusnya diarahkan pada pelaksana teknis, bukan serta-merta menyimpulkan kegagalan program secara keseluruhan.

Seorang akademisi kebijakan publik menilai, kritik harus tetap proporsional. “Program nasional dengan tujuan baik jangan sampai terdelegitimasi karena dugaan pelanggaran di satuan pelaksana tertentu. Jika ada kekurangan, yang dibenahi adalah sistem pengawasan dan pelaksana di lapangan,” ujarnya.

Minim Data, Opini Menguat

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan cepatnya opini terbentuk di ruang digital.

Tanpa kejelasan sumber, unggahan tersebut tetap menuai ribuan komentar dan dibagikan berulang kali.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi yang memastikan bahwa foto menu yang beredar benar berasal dari distribusi MBG Ramadhan di wilayah tertentu.

Pakar komunikasi digital mengingatkan bahwa media sosial kerap memperbesar satu kasus menjadi seolah-olah gambaran nasional.

Dalam program berskala besar dengan banyak titik distribusi, variasi kualitas bisa saja terjadi, namun tetap memerlukan verifikasi sebelum disimpulkan sebagai kegagalan sistemik.

Momentum Evaluasi dan Transparansi

Terlepas dari polemik yang berkembang, kritik publik tetap menjadi alarm penting. Pemerintah dan pelaksana daerah didorong meningkatkan transparansi, mulai dari publikasi standar menu, mekanisme pengawasan, hingga kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Jika ditemukan pelanggaran standar oleh SPPG tertentu, langkah korektif dan sanksi tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik. Evaluasi yang terbuka justru dapat memperkuat kredibilitas program di mata masyarakat.

Ramadhan sejatinya menjadi momentum mempertegas nilai kepedulian dan keadilan sosial.

Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat pun diharapkan lebih bijak memilah antara substansi program dan persoalan teknis pelaksanaan, agar kritik tetap tajam, berbasis data, dan adil.

Polemik menu MBG Ramadhan pada akhirnya bukan sekadar soal isi kotak makanan, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama dalam mengelola informasi, menjaga akurasi, dan memastikan kebijakan publik tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. (Poy)

Oleh: Ridwan Subakti