Kabaran Jabar, - Pemerintah Kota Cimahi terus mempercepat upaya pembenahan infrastruktur dasar dengan mengalokasikan anggaran hampir Rp9 miliar pada tahun 2026 untuk peningkatan kapasitas drainase. Langkah ini menjadi strategi utama dalam mengatasi persoalan genangan air yang selama ini lebih banyak disebabkan oleh penyumbatan, bukan kerusakan infrastruktur.
Kepala DPUPR Kota Cimahi, Wilman Sugiansyah, menegaskan bahwa secara umum kondisi drainase di wilayahnya masih layak digunakan. Namun, permasalahan klasik seperti sedimentasi dan sumbatan menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani.
“Drainase di Kota Cimahi pada prinsipnya bukan rusak, tetapi banyak yang tersumbat,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, di lansir dari Jabar Ekspres Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, komitmen perbaikan infrastruktur tetap menjadi prioritas meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini dilakukan agar pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kami tetap berkomitmen sesuai instruksi pimpinan daerah, bahwa dalam kondisi apapun infrastruktur seperti jalan dan drainase harus tetap terjaga,” tambahnya.
Pada tahun ini, DPUPR Cimahi telah mengidentifikasi sedikitnya 15 ruas jalan yang akan ditingkatkan kapasitas drainasenya. Upaya peningkatan dilakukan dengan mengganti konstruksi lama berbahan batu kali menjadi sistem yang lebih modern seperti u-ditch atau beton, sehingga aliran air dapat lebih optimal.
“Kurang lebih ada 15 ruas jalan yang akan kita tingkatkan kapasitas drainasenya, dengan anggaran hampir Rp9 miliar dari APBD,” jelas Wilman.
Sejumlah titik prioritas tersebar di berbagai wilayah, termasuk kawasan yang sebelumnya terdampak genangan seperti Jalan Pesantren dan kawasan Pabrik Aci. Wilman mengakui, wilayah Pabrik Aci sempat mengalami banjir sehingga menjadi fokus utama perbaikan tahun ini.
“Daerah Pabrik Aci kemarin sempat banjir, jadi itu menjadi salah satu prioritas penanganan,” ungkapnya.
Selain itu, perbaikan juga akan dilakukan di kawasan Sangkuriang dan Citeureup. Namun, ia menekankan bahwa penanganan drainase tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi hingga ke sistem drainase permukiman.
“Penanganan drainase harus komprehensif, termasuk di kawasan permukiman. Untuk wilayah tertentu seperti Citeureup, penanganannya juga melibatkan dinas terkait lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, kondisi cuaca selama periode Lebaran yang relatif terkendali turut membantu meminimalisasi potensi genangan di sejumlah titik. Intensitas hujan yang tidak terlalu tinggi menjadi faktor pendukung stabilitas kondisi drainase.
DPUPR Cimahi juga memastikan pengawasan rutin tetap dilakukan, terutama pada momen krusial seperti libur Lebaran. Sistem piket harian diterapkan guna memantau kondisi infrastruktur secara langsung dan mengantisipasi gangguan terhadap mobilitas masyarakat.
Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap persoalan genangan air dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga dalam beraktivitas sehari-hari. **
0Komentar