Kabaran Jabar, - Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menyampaikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah tepat setelah menuai berbagai respons dari masyarakat.
Meski demikian, politisi yang akrab disapa Amure itu mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, khususnya di sektor pendidikan.
Ia menegaskan bahwa setiap keputusan harus didasarkan pada kajian matang dan tidak bersifat reaktif.
“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, upaya penghematan energi tetap penting, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Dalam situasi efisiensi sekalipun, pemerintah diminta tetap memastikan penguatan sistem pendidikan berjalan optimal.
“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek,” tegasnya.
Amure menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar soal metode pembelajaran, melainkan mencakup kualitas proses dan hasil yang diharapkan. Ia menilai, kebijakan pendidikan harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.
Ia juga kembali menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan. Menurutnya, interaksi langsung antara guru dan peserta didik memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan perkembangan sosial.
Lebih lanjut, Amure mendorong pemerintah untuk mencari alternatif penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Ia menilai efisiensi tetap bisa dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.
“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Amure mengingatkan pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi. Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan berkelanjutan.
“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” tutupnya. **
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar