Kabaran Jabar, - Perbedaan penetapan Idulfitri 1447 Hijriah kembali memantik perdebatan di ruang publik. Ketika sebagian umat merayakan Lebaran pada 21 Maret 2026, Muhammadiyah lebih dulu menetapkannya pada 20 Maret 2026.
Keputusan ini sempat menuai kritik, bahkan muncul narasi yang menyebut langkah tersebut tidak taat pada ulil amri hingga divonis “haram” oleh sejumlah oknum.
Namun alih-alih melemah, gelombang simpati publik justru mengalir deras kepada Muhammadiyah. Di media sosial, banyak warganet memberikan dukungan, bahkan tak sedikit yang secara terbuka menyatakan minat untuk “login” atau bergabung dengan organisasi tersebut.
Polemik ini semakin menarik karena Muhammadiyah bukan satu-satunya pihak yang merayakan Idulfitri lebih awal.
Sejumlah negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Turki, Australia, dan Selandia Baru juga menetapkan 1 Syawal pada 20 Maret 2026.
Dilansir dari laman website resminya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyayangkan munculnya sikap yang tidak menghargai perbedaan.
Ia menyoroti penggunaan dalil ketaatan pada ulil amri yang dinilai tidak tepat jika dijadikan dasar untuk menghakimi pilihan ijtihad keagamaan.
Merujuk pada tafsir klasik seperti Tafsir At-Thabari, Haedar menjelaskan bahwa konsep ulil amri memiliki makna luas, tidak semata-mata kekuasaan formal, tetapi juga mencakup para ulama dan ahli ilmu. Bahkan dalam tafsir lain seperti Al-Misbah, ulil amri dikembalikan pada substansi utama, yakni merujuk pada Al-Qur’an dan Sunnah.
Menurutnya, Muhammadiyah melalui metode hisab dan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) justru berupaya menguatkan rujukan tersebut secara ilmiah dan sistematis.
Di tengah riuhnya perdebatan, ruang maya menunjukkan dinamika yang menarik. Kritik memang muncul, namun dukungan terhadap Muhammadiyah jauh lebih dominan.
Nama Muhammadiyah bahkan menjadi salah satu kata kunci terpopuler dalam percakapan warganet, menandakan besarnya perhatian publik.
Gagasan KHGT menjadi salah satu poin yang menuai apresiasi, terutama dari generasi muda. Mereka menilai sistem kalender global ini dapat menjadi solusi atas perbedaan penentuan hari besar Islam sekaligus memudahkan perencanaan kegiatan keagamaan di masa depan.
Meski demikian, Haedar mengingatkan agar perbedaan tidak terus dijadikan sumber konflik. Ia berharap masyarakat dapat menyikapinya dengan kedewasaan, tanpa saling menyalahkan.
“Perbedaan itu keniscayaan. Yang penting bagaimana kita menyikapinya dengan bijak dan tetap menjaga persatuan,” pesannya.
Di tengah perbedaan yang tak terelakkan, fenomena ini justru menunjukkan satu hal: publik semakin kritis, sekaligus terbuka terhadap gagasan baru dalam kehidupan beragama. **
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar