Kabaran Jabar, - Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Cimahi Tahun 2026 yang digelar di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah.
Dalam sambutannya, Adhitia menegaskan bahwa penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan instrumen penting untuk menyediakan informasi yang komprehensif mengenai kondisi lingkungan hidup di daerah.
Menurutnya, dokumen tersebut memuat berbagai data serta analisis terkait kualitas lingkungan hidup, tekanan terhadap lingkungan, hingga respons kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
“Lebih dari itu, penyusunan SLHD juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik,” ujar Adhitia.
Ia menambahkan, salah satu indikator penting yang menjadi perhatian nasional dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah penghargaan Nirwasita Tantra. Penghargaan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah yang dinilai berhasil merumuskan serta menjalankan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Adhitia mengungkapkan bahwa Kota Cimahi sebelumnya pernah meraih penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018 untuk kategori kota sedang.
“Kota Cimahi pernah mendapatkan penghargaan bergengsi Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018. Kita doakan bersama, semoga pada tahun 2026 ini kita bisa meraihnya kembali,” katanya.
Lebih lanjut, Adhitia menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen SLHD sebagai instrumen strategis untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Kota Cimahi.
Ia juga menyoroti tantangan lingkungan yang dihadapi Kota Cimahi sebagai wilayah dengan keterbatasan lahan dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian di antaranya kualitas air, pengelolaan sampah, ketersediaan ruang terbuka hijau, hingga tekanan terhadap daya dukung serta daya tampung lingkungan.
“Oleh karena itu, saya menekankan agar penyusunan SLHD dilakukan secara cermat, partisipatif, dan objektif,” tegasnya.
Adhitia menuturkan, dokumen SLHD memiliki peran penting sebagai sumber informasi resmi mengenai kondisi lingkungan hidup daerah. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan serta dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
“Melalui FGD ini, saya berharap lahir berbagai masukan konstruktif yang berbasis data dan pengalaman lapangan, sehingga dokumen SLHD Kota Cimahi benar-benar mencerminkan kondisi riil sekaligus mampu memberikan arah solusi yang aplikatif,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Adhitia turut mengapresiasi kerja keras Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi bersama tim penyusun dan para tenaga ahli yang telah mempersiapkan proses penyusunan dokumen tersebut.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan, mengingat permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. **
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar