Dapur Bergizi Disorot, Standar Higiene Dipertanyakan

Kabaran Jabar, - Program penyediaan makanan bergizi melalui dapur SPPG di Kota Depok tengah menuai sorotan tajam.

Di tengah gencarnya pelaksanaan program, sebanyak 13 dapur dilaporkan terancam dihentikan sementara operasionalnya lantaran belum memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan.

Permasalahan utama terletak pada belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh sejumlah dapur.

Dokumen ini menjadi syarat penting untuk menjamin keamanan dalam proses pengolahan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat.

Sudah Jalan, Standar Tertinggal

Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah dapur telah beroperasi aktif dan mendistribusikan makanan dalam skala besar.

Namun di sisi lain, kesiapan standar sanitasi belum sepenuhnya terpenuhi.

Hasil pengawasan mengungkap beberapa kekurangan mendasar, seperti fasilitas cuci tangan yang belum memadai, sistem pengelolaan limbah dapur yang belum tersedia, hingga kelengkapan uji laboratorium yang masih belum terpenuhi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kesiapan teknis sebelum program dijalankan secara masif.

Jumlah Kecil, Risiko Besar

Dari total sekitar 172 dapur SPPG yang tersebar di Depok, 13 dapur memang hanya sebagian kecil.

Namun, persoalan ini dinilai krusial karena menyangkut langsung keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Pihak terkait telah memberikan peringatan kepada para pengelola dapur agar segera melengkapi seluruh persyaratan.

Jika tidak dipenuhi, operasional dapur berpotensi dihentikan sementara sebagai langkah pengamanan.

Perlu dicatat, status “terancam ditutup” masih bersifat potensi. Keputusan final akan ditentukan melalui proses evaluasi dan verifikasi lanjutan yang tengah berjalan.

Antara Kecepatan dan Kualitas

Fenomena ini memunculkan kritik terhadap implementasi kebijakan yang dinilai terlalu berorientasi pada percepatan realisasi program, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan di lapangan.

Dalam sektor pangan, standar sanitasi bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi utama untuk menjamin keamanan konsumsi.

Ketidakseimbangan antara target dan kualitas berisiko menimbulkan dampak yang lebih luas.

Catatan Kritis

Kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang beroperasi atau banyaknya makanan yang didistribusikan.

Lebih dari itu, kualitas dan keamanan harus menjadi prioritas utama.

Hari ini, 13 dapur di Depok berada di bawah bayang-bayang penghentian sementara. Besok, jumlah itu bisa bertambah jika pembenahan tidak segera dilakukan.

Dalam urusan pangan, satu hal menjadi garis tegas: standar tidak boleh menyusul ia harus berjalan seiring dengan program.

Oleh: Ridwan Subakti