Kabaran Jabar, - Kebijakan baru terkait sistem parkir elektronik di Pasar Atas Baru (PAB) Kota Cimahi menuai sorotan dari berbagai pihak.
Ketua Paguyuban PAB, H. Nurhasan, S.IP, yang juga mantan Anggota DPRD Kota Cimahi, menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada pedagang dan pengunjung, tetapi juga warga sekitar, Sabtu (4/4/2026).
Menurut Nurhasan, perubahan sistem parkir dengan penggunaan gate otomatis memunculkan sejumlah persoalan, mulai dari minimnya sosialisasi hingga dugaan tidak dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan publik, terlebih yang berkaitan dengan aturan daerah, seharusnya melibatkan berbagai unsur, termasuk pedagang dan masyarakat sekitar.
“Jangan sampai kebijakan ini terkesan tiba-tiba dan tidak transparan. Pedagang dan warga seharusnya dilibatkan sejak awal, bukan hanya diundang saat sosialisasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di pasar.
Pembatasan waktu parkir dinilai berpotensi mengurangi minat pembeli.
Jika sebelumnya pengunjung leluasa berbelanja, kini mereka dibatasi waktu, bahkan harus mengantre saat masuk area parkir.
“Kalau pembeli merasa tidak nyaman, mereka bisa beralih ke tempat lain. Ini tentu berdampak pada pendapatan pedagang,” tambahnya.
Selain itu, Nurhasan mengungkapkan bahwa kebijakan ini juga berdampak pada warga sekitar yang sebelumnya terlibat dalam pengelolaan parkir.
Banyak dari mereka kini kehilangan sumber penghasilan, sehingga memicu potensi gesekan sosial.
Ia berharap pemerintah kota dapat membuka ruang dialog dan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, termasuk memberikan prioritas kepada warga lokal dalam pengelolaan parkir, minimal dengan porsi tertentu.
Sementara itu, perwakilan warga RW 08, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung penataan yang lebih modern, namun tetap menginginkan keterlibatan yang adil.
“Kami tidak menolak perubahan, tapi kami berharap ada jalan tengah. Warga lokal juga harus diberi kesempatan, apalagi kami sudah berupaya membentuk badan usaha agar bisa ikut terlibat secara profesional,” ungkapnya.
Rahmat menambahkan, warga berharap dapat berkomunikasi langsung dengan pihak pengelola maupun pemenang lelang untuk mencari solusi bersama yang menguntungkan semua pihak.
Di tengah polemik ini, berbagai pihak mendorong Pemerintah Kota Cimahi untuk lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pasar Atas Baru sebagai ikon kota diharapkan tetap menjadi pusat ekonomi yang ramah bagi semua, tanpa mengabaikan kepentingan warga lokal. (Bd20)
 |
| Sementara itu, perwakilan warga RW 08, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa masyarakat pada dasarnya mendukung penataan yang lebih modern, namun tetap menginginkan keterlibatan yang adil. |
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar