Fraksi PSI Soroti Efisiensi APBD Bandung 2027

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua I H. Toni Wijaya, S.E., S.H., dan Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih, S.H. Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain serta jajaran pimpinan OPD.

Dalam pandangannya terhadap Perubahan APBD 2026, Fraksi PSI menyoroti kenaikan APBD sebesar sekitar Rp80,02 miliar menjadi Rp7,69 triliun. PSI mencermati bahwa sebagian besar kenaikan tersebut bersumber dari penerimaan pembiayaan, sementara target pendapatan daerah bertambah sekitar Rp11,78 miliar.

Fraksi PSI juga mempertanyakan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp86 miliar di tengah kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang masih menghadapi tantangan. Pemerintah Kota Bandung diminta menjelaskan dasar perhitungan serta strategi peningkatan pajak dan retribusi tanpa menambah beban wajib pajak yang telah patuh.

Pada sisi belanja, PSI menyoroti kenaikan belanja operasi sekitar Rp193 miliar yang diikuti penurunan belanja modal sekitar Rp84 miliar. Fraksi PSI meminta pemerintah meningkatkan efisiensi birokrasi sehingga tersedia ruang fiskal lebih besar bagi pembangunan dan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Memasuki pembahasan APBD 2027, Fraksi PSI menekankan bahwa APBD tidak hanya harus dilihat dari besarnya anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. RAPBD 2027 merencanakan pendapatan sekitar Rp7,46 triliun dan belanja sekitar Rp7,82 triliun, dengan defisit sekitar Rp362 miliar.

PSI mencatat belanja barang dan jasa mencapai sekitar Rp4,05 triliun. Karena nilainya cukup besar, Fraksi PSI mendorong dilakukan penelaahan menyeluruh terhadap berbagai komponen belanja untuk memastikan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Fraksi PSI juga mengusulkan target awal penelaahan dan realokasi sekitar Rp250 miliar dari belanja yang berpotensi tidak efisien. Penghematan tersebut diharapkan dapat diarahkan kepada kebutuhan prioritas seperti rehabilitasi sekolah, jalan dan drainase, rumah tidak layak huni, persampahan, perlindungan sosial produktif, serta penguatan ekonomi masyarakat dan UMKM.

Selain itu, PSI menyoroti komposisi belanja modal, peningkatan belanja hibah, serta alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar sekitar Rp8,74 miliar. Pemerintah diminta memberikan penjelasan mengenai dasar perhitungan, penerima manfaat, indikator hasil, serta penilaian risiko atas setiap alokasi tersebut.

Fraksi PSI juga meminta agar penggunaan SiLPA sebesar Rp362 miliar untuk pembiayaan RAPBD 2027 dilakukan secara terukur dan tidak menjadi pola berulang untuk membiayai belanja rutin.

Pada akhirnya, Fraksi PSI berpandangan pembahasan Raperda APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2027 dapat dilanjutkan dengan sejumlah catatan. Fraksi PSI menekankan pentingnya kualitas belanja, disiplin fiskal, transparansi anggaran, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung. ***