Kabaran Jabar, - Kondisi seorang lanjut usia (lansia), Ibu Erum, warga Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, menjadi perhatian setelah tim Kabaran Jabar bersama Jejak Nusantara melakukan penelusuran langsung ke kediamannya.
Ibu Erum diketahui tinggal bersama anak dan menantunya dalam kondisi ekonomi yang disebut terbatas. Rumah yang ditempati juga mengalami sejumlah kerusakan, terutama pada bagian atap yang mengalami kebocoran saat hujan. Di tengah usia lanjut, Ibu Erum juga mengalami kesulitan berjalan.
Berdasarkan informasi yang diperoleh tim di lapangan, Ibu Erum disebut tercatat dalam kelompok Desil 1. Namun, pihak keluarga menyampaikan bahwa hingga saat ini mereka belum pernah menerima bantuan pemerintah.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian data dengan kondisi aktual di lapangan. Namun, status Desil 1 tidak secara otomatis berarti seseorang berhak atau menerima seluruh jenis program bantuan, karena masing-masing program memiliki kriteria dan mekanisme penyaluran tersendiri.
Karena itu, diperlukan verifikasi dan penjelasan dari pihak terkait untuk memastikan status data Ibu Erum, proses pemutakhiran, serta kemungkinan akses terhadap program bantuan yang sesuai.
Kepedulian masyarakat juga mulai muncul melalui sejumlah kreator TikTok lokal Desa Purwabakti, di antaranya akun Dusun Koplak @sujai.jai09 dan Sahabatku. Mereka menggalang donasi melalui kegiatan live challenge untuk membantu Ibu Erum, Pa Madhari, dan Pa Sohi.
Tim Kabaran Jabar dan Jejak Nusantara memandang kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Persoalannya bukan sekadar mengenai bantuan, tetapi juga bagaimana data kesejahteraan masyarakat diverifikasi dan diterjemahkan menjadi pelayanan yang tepat sasaran.
Selain Ibu Erum, nama Ibu Acah juga disebut sebagai warga yang membutuhkan perhatian. Hal ini membuka ruang untuk melihat apakah masih terdapat warga lain dengan kondisi serupa di wilayah Desa Purwabakti.
Kabaran Jabar akan terus melakukan penelusuran secara berimbang dengan mengedepankan data, kondisi lapangan, serta hak pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
Sebab di balik data kesejahteraan terdapat kehidupan masyarakat yang perlu dipastikan memperoleh perhatian sesuai ketentuan yang berlaku. (Poy)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar