Ngatiyana Minta OPD Optimalkan Program Gerbang Cimahi Mantap Makin Hepi

Ia menegaskan, besar kecilnya anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga.

Arahan tersebut disampaikan Ngatiyana pada Rabu (14/10/2026), dengan menekankan optimalisasi program unggulan GERBANG CIMAHI MANTAP MAKIN HEPI agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Langkah tersebut menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi fiskal Pemerintah Kota Cimahi.

Dalam informasi yang disampaikan, anggaran operasional OPD mengalami pemangkasan hingga 70 persen akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dalam arahannya, Ngatiyana menekankan pentingnya pengelolaan APBD 2026–2027 secara tepat sasaran, peningkatan pengawasan lapangan, percepatan penanganan keluhan warga, serta pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah.

Ngatiyana meminta seluruh kepala OPD mengevaluasi pengeluaran yang tidak berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Belanja seremonial, makan dan minum, alat tulis kantor (ATK), serta perjalanan dinas yang tidak mendesak diminta untuk diminimalkan.

Menurut arahan tersebut, anggaran daerah perlu diprioritaskan bagi kebutuhan dasar masyarakat, antara lain pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, drainase, pendidikan, serta pelayanan kesehatan.

Efisiensi anggaran diharapkan tidak sekadar menjadi upaya mengurangi belanja, tetapi juga mendorong pemerintah daerah bekerja lebih efektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

Selain penataan anggaran, Ngatiyana meminta kepala OPD tidak hanya mengandalkan laporan administratif dalam menjalankan tugas. Para pejabat diminta turun langsung untuk memeriksa kondisi di lapangan, meninjau persoalan perizinan, serta mendengarkan keluhan masyarakat.

“Jangan hanya duduk di belakang meja. Turun ke lapangan. Periksa faktanya. Periksa dampaknya. Dengarkan masyarakatnya,” tegas Ngatiyana dalam arahan yang dikutip media.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat setiap kebijakan dan program pemerintah lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan turun langsung, OPD juga dapat mengetahui persoalan yang membutuhkan penanganan segera.

Ngatiyana juga menekankan pentingnya respons cepat terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Pemerintah tidak seharusnya baru bergerak setelah suatu persoalan menjadi viral di media sosial.

Setiap laporan dan keluhan warga perlu menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing OPD.

Pelaksanaan program GERBANG CIMAHI MANTAP MAKIN HEPI juga diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari tingkat rukun warga (RW), komunitas, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).

Keterlibatan masyarakat dinilai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan di lingkungan warga sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Ngatiyana mengingatkan agar program unggulan pemerintah daerah tidak berhenti pada slogan atau kegiatan seremonial. Pelaksanaannya harus konsisten, terukur, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap rupiah dalam APBD diharapkan memberikan dampak yang dapat dirasakan warga, khususnya masyarakat yang membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua Umum Ormas Cobra Commando Baros Ranger, Deddy Supriadi, menyampaikan dukungannya terhadap upaya optimalisasi program pemerintah di tengah keterbatasan anggaran.

Deddy menyatakan, organisasi kemasyarakatan siap dilibatkan untuk membantu pelaksanaan program di lapangan, terutama dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami dari Baros sangat setuju dengan Pak Ngatiyana. Anggaran terbatas itu kenyataan, tapi semangat melayani tidak boleh terbatas. Kami ormas di bawah siap dilibatkan untuk membantu OPD di lapangan. Kalau OPD gercep dan mau turun, kami siap kawal program Gerbang Cimahi Mantap Makin Hepi sampai ke gang-gang,” ujar Deddy.

Menurut Deddy, keterlibatan ormas dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah. Ia berharap komunikasi dan koordinasi antara OPD, organisasi kemasyarakatan, serta warga dapat diperkuat agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

Ia juga mengaitkan upaya tersebut dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Deddy menilai prinsip kemakmuran rakyat tersebut perlu menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan dan penggunaan anggaran publik selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui optimalisasi program GERBANG CIMAHI MANTAP MAKIN HEPI, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan publik meskipun menghadapi tekanan fiskal. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam memastikan program pembangunan menjangkau kebutuhan warga hingga tingkat lingkungan. (Bd20)