TfY7GUziTSC9BSGpTSOoBUz7TY==
Light Dark
Bang Papoy Kritik Normalisasi Kebohongan di Kalangan Pejabat

Bang Papoy Kritik Normalisasi Kebohongan di Kalangan Pejabat

Bang Papoy asal yang kini menjabat sebagai Kabiro Kabaran Jabar Kabupaten Bogor, kembali melontarkan kritik tajam.
Daftar Isi
×
Kabaran Jabar, - Mantan aktivis 1998 Ridwan Subakti yang kini dikenal sebagai jurnalis metal, alias atau yang disapa Bang Papoy asal yang kini menjabat sebagai Kabiro Kabaran Jabar Kabupaten Bogor, kembali melontarkan kritik tajam terhadap arah kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Kali ini, sorotannya tertuju pada sebuah persoalan yang dinilainya semakin mengkhawatirkan: kebiasaan berbohong yang seolah telah menjadi budaya di lingkungan birokrasi, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintahan paling bawah di pedesaan.

Menurut Bang Papoy, persoalan terbesar bangsa ini bukan semata-mata kurangnya anggaran pembangunan, melainkan hilangnya keberanian sebagian pemangku kebijakan untuk berkata jujur mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.

Ia menilai, kebohongan yang dilakukan berulang kali oleh pejabat perlahan dapat membentuk persepsi seolah-olah sesuatu yang salah adalah hal yang biasa.

Bahkan, ketika narasi tersebut terus disampaikan, masyarakat berpotensi ikut mempercayai dan membenarkannya tanpa mengetahui fakta sesungguhnya.
Bang Papoy Kritik Normalisasi Kebohongan di Kalangan Pejabat
Bang Papoy Kritik Normalisasi Kebohongan di Kalangan Pejabat
"Bagaimana bangsa ini bisa maju kalau pejabatnya saja tidak berani jujur?" demikian kritik yang disampaikan Papoy.

Dari Infrastruktur hingga Bantuan Sosial, Ada Apa dengan Fakta di Lapangan?

Berdasarkan penelusuran, survei, serta investigasi lapangan yang dilakukan, Bang Papoy mengaku menemukan sejumlah persoalan yang menurutnya memperlihatkan adanya kesenjangan antara laporan, pernyataan pejabat, dan kenyataan yang dialami masyarakat.

Beberapa persoalan yang menjadi sorotannya antara lain warga miskin yang selama bertahun-tahun masih bertahan di rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur yang mengalami keterlambatan, hingga persoalan penyaluran bantuan sosial.

Salah satu potret yang menjadi perhatiannya adalah warga yang disebut telah hidup selama kurang lebih 12 tahun dalam kondisi rumah tidak layak huni. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pendataan masyarakat miskin, validasi penerima bantuan, dan kehadiran pemerintah benar-benar berjalan.

Di sisi lain, keterlambatan pembangunan infrastruktur juga menjadi persoalan yang perlu dibuka secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui apakah keterlambatan disebabkan persoalan anggaran, administrasi, perencanaan, atau lemahnya pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Tidak berhenti di situ, Papoy juga menyoroti dugaan persoalan pencairan bantuan sosial yang melibatkan oknum pegawai desa dan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Dugaan tersebut tentu membutuhkan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut agar tidak menjadi tuduhan sepihak. Namun, apabila benar terjadi penyalahgunaan kewenangan, persoalan itu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan aturan.

Ketahanan Pangan: Omzet Besar, Tetapi Apa Manfaatnya bagi Masyarakat?

Sektor ketahanan pangan juga tidak luput dari perhatian Bang Papoy.

Menurutnya, terdapat sejumlah kegiatan ketahanan pangan di tingkat desa yang dalam pemaparannya menunjukkan angka omzet cukup besar, bahkan disebut mencapai Rp180 juta.

Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah besarnya omzet tersebut benar-benar berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat?

Sebab, keberhasilan program ketahanan pangan desa semestinya tidak hanya diukur dari angka omzet, jumlah produksi, atau laporan keuntungan usaha. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

Apakah masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau? Apakah warga memperoleh kesempatan kerja? Apakah petani atau kelompok masyarakat sekitar ikut terlibat? Apakah keuntungan usaha kembali memberikan manfaat bagi desa?

Jika angka omzet besar hanya menjadi kebanggaan dalam laporan, sementara masyarakat di sekitar kegiatan tidak merasakan perubahan berarti, maka sudah semestinya dilakukan evaluasi secara terbuka.

Ketahanan pangan bukan sekadar proyek bisnis yang dibungkus dengan nama program sosial. Program tersebut harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kritik Bukan Berarti Anti-Pemerintah

Sebagai jurnalis yang memiliki latar belakang aktivisme 1998, Bang Papoy mengaku memahami bahwa kritik yang disampaikan kepada pemerintah tidak selalu mendapatkan respons positif.

Tidak sedikit pihak yang mendukung, tetapi tidak sedikit pula yang kontra terhadap pemberitaan maupun kritik yang dipublikasikannya.

Sebagian menganggap kritik tersebut tidak berpihak. Padahal, menurut perspektif Papoy, keberpihakan seorang jurnalis seharusnya tidak ditentukan oleh kedekatannya dengan pejabat ataupun kepentingan kelompok tertentu, melainkan oleh keberpihakannya terhadap fakta dan kepentingan masyarakat.

Baginya, kritik bukan bertujuan menjatuhkan pemerintahan. Justru sebaliknya, kritik dan temuan lapangan dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah tidak berjalan menyimpang dari tujuan awalnya.

Ia juga menilai bahwa seorang pejabat yang berani mengakui kesalahan dan bersedia memperbaikinya justru memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Sebab, masyarakat tidak selalu menuntut pejabatnya sempurna. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan tidak menganggap kritik sebagai ancaman.

Jangan Sampai Kebohongan Menjadi Warisan Birokrasi

Persoalan yang disampaikan Bang Papoy sesungguhnya membuka ruang diskusi lebih luas mengenai kualitas pemerintahan dan budaya transparansi di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur harus dapat dipertanggungjawabkan. Program ketahanan pangan harus memiliki manfaat yang terukur. Bantuan sosial harus sampai kepada penerima yang berhak. Sementara itu, setiap laporan penggunaan anggaran harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pejabat publik, dari tingkat pusat hingga desa, memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak sekadar menjadi narasi keberhasilan, tetapi benar-benar mencerminkan kenyataan.

Masyarakat juga tidak boleh hanya dijadikan objek penerima informasi. Mereka memiliki hak untuk bertanya, mengawasi, mengkritisi, dan memperoleh penjelasan mengenai kebijakan yang menggunakan uang negara.

Pada akhirnya, persoalannya bukan siapa yang paling keras mengkritik, melainkan siapa yang berani membuka fakta dan memperbaiki keadaan.

Sebab, pembangunan tidak akan pernah benar-benar berhasil jika yang dibangun hanya laporan keberhasilan, sementara kenyataan di tengah masyarakat dibiarkan tertinggal.

Dan jika kebohongan terus diulang hingga dianggap sebagai kebenaran, jangan heran apabila suatu hari masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap seluruh janji pembangunan.

Normalisasi Kebohongan Pejabat, Rakyat Jangan Diam

Fenomena normalisasi kebohongan dan ketidakjujuran pejabat publik menjadi sorotan. Sikap tersebut dinilai berbahaya karena berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta melemahkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bang Papoy Kritik Normalisasi Kebohongan di Kalangan Pejabat
Tak hanya itu, Warsono atau yang akrab disapa Bono, yang mengaku sebagai pendiri Komunitas Solidaritas Arah Baru (SAB) Kota Cimahi, juga mengungkapkan pandangan senada.

Bono turut menyoroti persoalan ketidakjujuran pejabat yang dinormalisasi. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara pemerintahan.

Kritik menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Kejujuran seharusnya menjadi standar utama bagi setiap pejabat publik. Sebab, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam membangun pemerintahan yang sehat, transparan, dan berintegritas.
Bang Papoy Kritik Normalisasi Kebohongan di Kalangan Pejabat
Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan meminta pertanggungjawaban atas setiap kebijakan maupun pernyataan pejabat publik.

Jangan sampai kebohongan dianggap sebagai kewajaran, sementara rakyat justru dipaksa membiasakan diri dengan ketidakjujuran. (Poy)

Oleh: Ridwan Subakti, Jurnalis Metal yang biasa disapa Bang Papoy.

Kabaran Jabar | Opini dan Sorotan Investigatif


Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:

0Komentar