Kabaran Jabar, - Peluncuran pengiriman 2,4 juta genteng produksi industri lokal Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang digadang-gadang menjadi momentum kebangkitan UMKM dan mendukung Program Gentengisasi pemerintah, justru diwarnai aksi protes sejumlah sopir dan kernet truk.
Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (8/11/2026), ketika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri acara pelepasan pengiriman jutaan genteng di Lapangan Pasar Lama Jatiwangi.
Rencana pengiriman yang melibatkan ratusan armada truk itu sempat tersendat setelah sejumlah sopir dan kernet menyatakan belum menerima pembayaran atas jasa pengangkutan genteng.
Bahkan, ketika Menteri Maruarar Sirait menanyakan kesiapan para sopir untuk diberangkatkan, sejumlah pengemudi justru menyilangkan kedua tangan sebagai tanda penolakan.
"Belum dibayar!" menjadi ungkapan protes yang disampaikan para sopir.
Sopir Mengaku Belum Menerima Upah
Berdasarkan laporan , sejumlah sopir mengaku telah berada di lokasi sejak Jumat, 6 November 2026, tetapi belum menerima pembayaran hingga acara peluncuran berlangsung.
Besaran upah yang disebutkan para sopir berbeda-beda, bergantung pada jarak dan tujuan pengiriman.
Pembayaran per orang berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000, sedangkan tarif borongan untuk satu unit truk disebut mencapai Rp2 juta sampai Rp3 juta.
Para sopir mengaku seharusnya menerima pembayaran sebelum kendaraan diberangkatkan.
Situasi tersebut kemudian mendapat perhatian langsung Menteri PKP Maruarar Sirait.
Ia meminta agar sopir dan kernet yang belum menerima pembayaran, termasuk yang pembayarannya belum lengkap, tidak dipaksakan untuk berangkat.
Menurutnya, hak para pekerja harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses distribusi dilanjutkan.
Pemprov Jabar Sebut Ada Persoalan Administrasi Koperasi
Persoalan tersebut kemudian ditangani bersama oleh Menteri PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan awal terdapat 482 truk dalam pendataan pengiriman.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 136 truk yang dikelola Koperasi Desa Merah Putih dan 206 truk konvensional disebut telah dibayarkan. Sementara 136 truk lainnya masih memerlukan klarifikasi terkait mekanisme pembayaran.
Herman menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan administrasi dan komunikasi antara pihak koperasi dengan penyelenggara.
Mekanisme pembayaran sopir dan kernet diketahui dilakukan melalui koperasi, dengan penyaluran dana berkaitan dengan penerbitan surat jalan.
Bupati Majalengka Eman Suherman turut menemui para sopir dan menyatakan pemerintah daerah bertanggung jawab membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
Kabar Terbaru: Pembayaran Sopir Disebut Telah Diselesaikan
Perkembangan terbaru diberitakan pada Senin (9/11/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka atas penyelesaian persoalan pembayaran jasa sopir truk pengangkut genteng.
Maruarar menegaskan bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak cukup hanya mengejar target pembangunan, tetapi juga harus memperhatikan hak seluruh pihak yang terlibat.
Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program dan meminta agar kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Program Gentengisasi Libatkan 34 UMKM Jatiwangi
Di balik polemik pembayaran sopir, pengiriman 2,4 juta genteng ini merupakan bagian dari Program Gentengisasi yang digagas untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menggerakkan industri lokal.
Kementerian PKP menyebut program tersebut melibatkan 34 unit usaha genteng di Kabupaten Majalengka, khususnya Kecamatan Jatiwangi.
Seluruh 34 UMKM tersebut telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI), sementara 11 UMKM lainnya masih dalam proses sertifikasi.
Pengiriman direncanakan menggunakan total sekitar 600 armada truk untuk menjangkau berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.
Bahkan, Menteri PKP menyampaikan target peningkatan pesanan genteng Majalengka menjadi 3 juta keping pada tahun berikutnya.
Catatan: Jangan Hanya Mengejar Target, Hak Pekerja Juga Harus Dijamin
Peristiwa di Jatiwangi menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya angka produksi, banyaknya armada yang diberangkatkan, atau kemeriahan seremoni peluncuran.
Ada para pekerja di balik setiap program pemerintah yang juga harus mendapatkan kepastian hak dan perlindungan.
Program yang bertujuan menggerakkan ekonomi rakyat semestinya memastikan seluruh mata rantai kegiatan berjalan secara tertib, mulai dari pengrajin, pekerja produksi, penyedia jasa angkutan, hingga sopir dan kernet.
Persoalan pembayaran yang sempat mencuat ini diharapkan menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sebab, membangun kesejahteraan rakyat bukan hanya tentang mengirim jutaan genteng ke berbagai daerah, tetapi juga memastikan orang-orang yang bekerja di balik program tersebut mendapatkan haknya. (Poy)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar