Kabaran Jabar, - Dinamika politik nasional kembali menjadi perhatian publik. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis, 12 November 2026.
Pengunduran diri tersebut disampaikan melalui surat tertulis yang diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Surat yang sama, menurut keterangan Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Gibran menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, hingga pengumuman pengunduran diri tersebut, alasan khusus di balik keputusan Gibran belum dijelaskan secara terbuka.
Presiden Prabowo Subianto kemudian menyatakan menghormati dan mendukung keputusan pengunduran diri Gibran. Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis sore.
MEKANISME PENGGANTIAN WAPRES, PRABOWO AJUKAN DUA NAMA
Pengunduran diri Gibran membuka proses pengisian jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Pemilihan dilakukan dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.
Artinya, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua kandidat kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan menentukan satu nama untuk mengisi posisi Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan 2024–2029.
Ketua MPR Ahmad Muzani juga menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyampaikan dua nama calon pengganti.
Dengan demikian, proses penggantian Gibran bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.
SEJUMLAH NAMA MULAI DIPERBINCANGKAN, SIAPA SAJA?
Seiring dengan pengunduran diri Gibran, sejumlah tokoh nasional mulai muncul dalam diskusi publik mengenai kemungkinan pengganti Wakil Presiden.
Beberapa nama yang diberitakan masuk dalam perbincangan politik antara lain:
1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
2. Puan Maharani – Ketua DPR RI sekaligus salah satu tokoh penting PDI Perjuangan.
3. Sufmi Dasco Ahmad – Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra.
4. Gatot Nurmantyo – Mantan Panglima TNI yang namanya muncul dalam pembahasan sejumlah pengamat politik.
5. Khofifah Indar Parawansa – Gubernur Jawa Timur yang juga disebut dalam wacana publik mengenai figur pengganti Gibran.
Nama-nama tersebut bukan daftar resmi calon Wakil Presiden. Mereka merupakan tokoh yang muncul dalam pemberitaan dan pembahasan sejumlah pengamat maupun media.
Sampai saat ini, penentuan dua kandidat secara konstitusional tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
PETA POLITIK PEMERINTAHAN PRABOWO MENJADI SOROTAN
Pengunduran diri Gibran bukan sekadar perubahan pada posisi orang nomor dua di Indonesia. Peristiwa ini juga membuka babak baru dinamika politik pemerintahan Prabowo Subianto.
Siapa pun yang nantinya diusulkan sebagai pengganti Gibran akan menjadi bagian penting dari konfigurasi pemerintahan hingga 2029.
Publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama yang akan disampaikan kepada MPR.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka bukan hanya siapa pengganti Gibran, melainkan bagaimana proses tersebut akan berlangsung dan pertimbangan apa yang akan menjadi dasar penentuan kandidat. (Poy)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar