Harga Telur Jadi Sorotan, Audiensi MARCAB LSM BARAK di Purwabakti

Audiensi diawali dengan perkenalan, kemudian dilanjutkan pemaparan program ketahanan pangan oleh Ketua BUMDes Purwabakti, Herdiansyah, yang akrab disapa Ayong.

Dalam pemaparannya, Ayong menjelaskan bahwa peternakan ayam petelur yang dikelola BUMDes mampu menghasilkan produksi telur sekitar 50 hingga 57 kilogram per hari. Ia juga menyampaikan bahwa usaha tersebut didukung mitra yang memasok kebutuhan pakan ternak.

"Kami memiliki mitra yang kebetulan mampu memasok pakan untuk produksi ayam petelur di peternakan yang kami kelola, sehingga kebutuhan pakan kami dapat teratasi oleh mitra kami," ungkap Ayong.

Menurutnya, keberadaan peternakan ayam petelur tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan warga sekitar.

Ayong turut menyampaikan bahwa masyarakat dapat membeli telur secara langsung ke kandang dengan harga yang diklaim lebih murah dibandingkan harga pasaran.

Selain menjelaskan kapasitas produksi, Ayong mengungkapkan bahwa pengelolaan peternakan tersebut telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) lebih dari Rp7 juta yang disetorkan langsung melalui rekening desa.

Meski mengakui tingginya harga pakan ternak saat ini, ia menegaskan bahwa kewajiban penyetoran PADes tetap dilaksanakan.

Usai audiensi, Ketua MARCAB LSM BARAK Kabupaten Bogor, Zulfa Rahmania, bersama jajaran melakukan peninjauan langsung ke lokasi peternakan ayam petelur BUMDes Purwabakti.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi usaha sekaligus menggali informasi melalui wawancara dengan warga yang tinggal di sekitar kandang.

Dari komunikasi dengan masyarakat, muncul informasi yang menjadi perhatian LSM BARAK. Salah seorang warga yang rumahnya berdekatan dengan kandang mengaku memilih membeli telur dari BUMDes Desa Ciasmara dibandingkan membeli langsung dari peternakan BUMDes Purwabakti.

Alasan yang disampaikan berkaitan dengan perbedaan harga dan layanan pengantaran.

"Kalau beli di kandang sini harganya Rp25.000, sedangkan kalau dari BUMDes Desa Ciasmara saya beli Rp23.000, diantarkan ke sini," jelas warga tersebut.

Perbedaan harga sekitar Rp2.000 per pembelian tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi warga. Terlebih, telur yang dibeli tidak hanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga dijual kembali kepada pelanggan di lingkungan tempat tinggalnya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat ekonomi peternakan BUMDes Purwabakti benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang tinggal paling dekat dengan lokasi usaha.

Perbedaan antara pemaparan pengelola BUMDes dengan pengalaman warga di lapangan menjadi catatan penting bagi MARCAB LSM BARAK Kabupaten Bogor.

Program ketahanan pangan yang menggunakan anggaran desa semestinya tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah produksi, pendapatan usaha, ataupun kontribusi terhadap PADes.

Lebih dari itu, keberhasilan program juga perlu diukur dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat secara langsung.

Jika warga sekitar memilih membeli produk serupa dari BUMDes desa lain karena pertimbangan harga dan layanan, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi bersama.

Apalagi, salah satu tujuan program ketahanan pangan desa adalah memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.

Dalam konteks ini, keberhasilan usaha peternakan ayam petelur tidak cukup hanya dibuktikan melalui angka produksi 50–57 kilogram per hari dan setoran PADes lebih dari Rp7 juta.

Perlu pula dijelaskan mengenai mekanisme penetapan harga, distribusi hasil produksi, jumlah telur yang dipasarkan kepada warga Purwabakti, serta sejauh mana masyarakat sekitar dilibatkan sebagai penerima manfaat.

Bagi MARCAB LSM BARAK Kabupaten Bogor, hasil audiensi dan peninjauan lapangan tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap pengelolaan program ketahanan pangan BUMDes Purwabakti.

LSM BARAK menilai masyarakat sekitar seharusnya menjadi salah satu prioritas utama dalam distribusi hasil produksi, sebelum produk dipasarkan kepada mitra atau jaringan distribusi lainnya.

Ketua MARCAB LSM BARAK Kabupaten Bogor, Zulfa Rahmania, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada audiensi dan peninjauan lapangan semata.

Menurut Zulfa, masyarakat yang berada di sekitar lokasi peternakan harus menjadi bagian yang merasakan langsung manfaat program, bukan hanya menjadi penonton dari aktivitas usaha yang dikelola menggunakan anggaran desa.

Ia juga menegaskan bahwa temuan di lapangan, khususnya terkait perbedaan harga telur dan pilihan masyarakat membeli produk dari BUMDes desa lain, akan ditindaklanjuti melalui koordinasi serta penyampaian hasil temuan kepada dinas terkait.

Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan program ketahanan pangan mendapatkan perhatian dan evaluasi sebagaimana mestinya.

"Kami akan terus memantau dan memastikan untuk masyarakat sekitar bahwa LSM BARAK akan terus memantau dan memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari program ketahanan pangan BUMDes Purwabakti ini. Temuan yang kami dapatkan di lapangan juga akan kami tindak lanjuti kepada dinas terkait agar persoalan ini mendapat perhatian dan evaluasi sebagaimana mestinya," tegas Zulfa.

Ia berharap pengelolaan ketahanan pangan BUMDes Purwabakti ke depan semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat, transparan, serta mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga sekitar.

Dengan demikian, audiensi Jumat tersebut bukan menjadi akhir dari pengawasan, melainkan awal dari proses pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Purwabakti.

Kabaran Jabar memandang persoalan ini bukan sekadar perbandingan harga telur antara BUMDes Purwabakti dan BUMDes Ciasmara. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan program ketahanan pangan benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa.

Pemaparan pengelola merupakan satu bagian dari informasi, sedangkan kondisi dan pengalaman masyarakat di lapangan merupakan bagian lain yang perlu diperiksa secara berimbang.

Kabaran Jabar membuka ruang klarifikasi bagi Ketua BUMDes Purwabakti, Pemerintah Desa Purwabakti, maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme penjualan, penetapan harga, distribusi hasil produksi, serta realisasi manfaat program ketahanan pangan tersebut.

Sebab, uang yang dikelola melalui program desa bukan sekadar angka dalam laporan pertanggungjawaban, melainkan amanah yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Poy)