PSI Cimahi Desak Kejari Transparan Usut Dugaan Proyek

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi untuk meminta transparansi terkait penanganan laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan melalui penyampaian surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Kamis (12/11/2026).

PSI meminta kejelasan mengenai perkembangan dan status penanganan berbagai aduan masyarakat yang belakangan ramai diperbincangkan di media massa maupun media sosial.

Wakil Ketua DPD PSI Kota Cimahi, Ramli Simbolon, menegaskan bahwa penyampaian surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik sekaligus moral partai dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

“Pada dasarnya kami dari PSI Kota Cimahi menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Cimahi hari ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami sebagai pengurus partai yang diberikan amanah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujar Ramli.

Menurut Ramli, sejumlah informasi yang berkembang di masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan penelusuran secara profesional. Aduan tersebut di antaranya menyangkut dugaan komitmen fee sebesar 10 persen dalam pengadaan proyek, pengarahan pembelian bahan material kepada pihak tertentu, dugaan monopoli pekerjaan, hingga indikasi hubungan kekerabatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

PSI menegaskan bahwa berbagai informasi tersebut masih berupa dugaan yang harus diuji melalui proses klarifikasi, verifikasi, dan pendalaman oleh aparat penegak hukum.

Karena itu, PSI mendorong Kejari Cimahi memberikan penjelasan secara proporsional mengenai status penanganan pengaduan tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami ingin persoalan ini mendapatkan kejelasan. Jangan sampai isu yang belum terkonfirmasi justru mendiskreditkan seseorang, terlebih pejabat pemerintah yang namanya ramai diperbincangkan. Karena itu, kami mendorong Kejaksaan Negeri Cimahi untuk memberikan penjelasan secara terbuka sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ramli mengapresiasi pelayanan Kejari Cimahi dalam menerima laporan serta pengaduan masyarakat. Ia memahami bahwa penanganan laporan membutuhkan tahapan, mulai dari verifikasi, pengumpulan bahan keterangan, hingga pendalaman terhadap informasi yang disampaikan.

Meski demikian, menurutnya, transparansi menjadi penting agar masyarakat memperoleh kepastian informasi dan tidak terus berada dalam ruang spekulasi.

PSI Cimahi menilai dugaan pengondisian proyek harus menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Transparansi dan peran serta masyarakat sangat penting. Sistem negara kita sudah mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa, tetapi fungsi pengawasan harus berjalan. Masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan melaporkan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian,” jelas Ramli.

Ia menambahkan, setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara profesional agar dugaan penyimpangan dalam proyek pemerintah tidak berhenti sebatas perbincangan publik tanpa kejelasan penanganan.

Selain meminta transparansi Kejari Cimahi, PSI juga menyoroti tanggung jawab Pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

PSI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut serta mendorong langkah yang diperlukan apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah maupun pejabat tertentu.

Dalam konteks itu, PSI mendorong Wali Kota Cimahi mempertimbangkan langkah administratif, termasuk kemungkinan penonaktifan sementara pejabat terkait apabila terdapat dasar hukum dan pertimbangan yang memadai.

Langkah tersebut dinilai dapat dipertimbangkan untuk menjaga objektivitas pemeriksaan sekaligus mencegah potensi gangguan terhadap proses penanganan persoalan.

Di sisi lain, PSI juga meminta Pemkot Cimahi memberikan pendampingan hukum kepada perangkat daerah yang menghadapi persoalan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, Ramli mengingatkan bahwa perlindungan terhadap pihak yang dituduh juga harus menjadi perhatian. Apabila dugaan yang berkembang nantinya tidak terbukti, pemerintah perlu mengambil langkah pemulihan nama baik terhadap pihak-pihak yang dirugikan oleh informasi yang tidak benar.

“Kami tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah. Apabila nantinya tidak terbukti ada pelanggaran, pemerintah juga harus memberikan perlindungan dan pemulihan nama baik terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan oleh informasi yang tidak benar,” katanya.

PSI Cimahi berharap Kejari segera memberikan penjelasan secara proporsional mengenai status penanganan pengaduan tersebut, tanpa mengganggu proses hukum maupun membuka informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagi PSI, persoalan ini bukan sekadar polemik di lingkungan salah satu perangkat daerah, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan.

PSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transparansi, memperkuat pengawasan publik, serta mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Transparansi, pengawasan, dan penegakan hukum menjadi kunci agar proyek-proyek yang dibiayai uang rakyat benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan publik, bukan justru menjadi ruang bagi praktik penyimpangan.

DPD PSI Kota Cimahi menegaskan, setiap rupiah anggaran publik harus dipertanggungjawabkan dan setiap dugaan penyimpangan harus mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum. (Bd20)