Kabaran Jabar, - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Cimahi menyampaikan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cimahi untuk meminta keterbukaan informasi terkait penanganan laporan dan aduan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi.
Wakil Ketua DPD PSI Kota Cimahi, Ramli Simbolon, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat menyusul berkembangnya berbagai informasi dan pemberitaan di media sosial maupun media massa mengenai dugaan praktik pengondisian proyek pemerintah.
Ramli menjelaskan, sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat di antaranya dugaan komitmen fee sebesar 10 persen dalam pengadaan proyek, pengarahan pembelian bahan material, dugaan monopoli pekerjaan, hingga kemungkinan adanya hubungan kekerabatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
“Pada dasarnya kami dari PSI Kota Cimahi menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Cimahi hari ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami sebagai pengurus partai yang diberikan amanah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujar Ramli Simbolon di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Cimahi, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, seluruh informasi tersebut masih sebatas dugaan dan memerlukan klarifikasi serta pendalaman oleh aparat penegak hukum.
PSI tidak ingin isu yang berkembang menjadi bola liar, memunculkan opini publik tanpa kepastian hukum, maupun menimbulkan kegaduhan berkepanjangan yang berpotensi mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cimahi.
Menurutnya, keterbukaan informasi dari Kejari Cimahi menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai status penanganan laporan dan aduan masyarakat tersebut, tentunya sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Ramli juga mengapresiasi respons Kejaksaan Negeri Cimahi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait penerimaan dan penanganan laporan maupun aduan masyarakat.
Ia memahami bahwa proses penanganan laporan membutuhkan waktu, termasuk untuk melakukan verifikasi, pengumpulan bahan keterangan, dan pendalaman terhadap informasi yang disampaikan.
“Kami ingin persoalan ini mendapatkan kejelasan. Jangan sampai isu yang belum terkonfirmasi justru mendiskreditkan seseorang, terlebih pejabat pemerintah yang namanya ramai diperbincangkan. Karena itu, kami mendorong Kejaksaan Negeri Cimahi untuk memberikan penjelasan secara terbuka sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Dorong Transparansi dan Pengawasan Masyarakat
PSI Kota Cimahi menilai transparansi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus terus diperkuat. Ramli menyebut, regulasi yang mengatur mekanisme pengadaan pemerintah sebenarnya telah tersedia.
Namun, pengawasan dan keterlibatan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam mencegah potensi penyimpangan.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk turut mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, termasuk proyek-proyek pemerintah yang berlangsung di lingkungan masing-masing.
Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan yang berlaku, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui mekanisme pengaduan yang telah disediakan.
“Transparansi dan peran serta masyarakat sangat penting. Sistem negara kita sudah mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa, tetapi fungsi pengawasan harus berjalan. Masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan melaporkan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian,” jelasnya.
PSI Siap Kawal Proses hingga Ada Kejelasan Hukum
Pihaknya juga menyatakan akan mendorong langkah-langkah yang diperlukan apabila aparat penegak hukum menemukan indikasi tindak pidana yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun pejabat tertentu.
Dalam hal tersebut, PSI mendorong Wali Kota Cimahi untuk mempertimbangkan langkah administratif, termasuk kemungkinan penonaktifan sementara pejabat terkait apabila terdapat dasar hukum dan pertimbangan yang memadai, guna menjaga objektivitas serta kelancaran proses penanganan persoalan.
Selain itu, PSI juga mendorong Pemerintah Kota Cimahi memberikan pendampingan hukum kepada perangkat daerah yang menghadapi persoalan tersebut.
Sebaliknya, apabila tuduhan atau informasi yang berkembang nantinya tidak terbukti, pemerintah diharapkan mengambil langkah pemulihan nama baik pihak-pihak yang dirugikan.
“Kami tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah. Apabila nantinya tidak terbukti ada pelanggaran, pemerintah juga harus memberikan perlindungan dan pemulihan nama baik terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan oleh informasi yang tidak benar,” tegas Ramli.
PSI Kota Cimahi berharap Kejari Cimahi dapat memberikan klarifikasi secara proporsional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta tidak terjebak dalam spekulasi.
Langkah tersebut, menurut PSI, merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat pengawasan publik, serta memastikan setiap dugaan persoalan hukum ditangani secara profesional, objektif, dan berkeadilan. (Bd20)
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar