Anis: Dunia Masuki Situasi yang Sudah Tidak Terkontrol

Prajurit Ukraina menembak dengan senjata self-propelled Prancis 155 mm/52 kaliber Caesar ke posisi Rusia di garis depan di wilayah Donbas Ukraina timur pada 15 Juni 2022. (AFP PHOTO/ARIS MESSINIS)

Kabaran Jabar, - Perang Dunia (PD) III dalam waktu dekat semakin terbuka lebar. Itu artinya, kemungkinan terjadinya solusi penyelesaian krisis ekonomi global saat ini hanya bisa dipecahkan secara militer, bukan secara ekonomi.

Dalam diskusi bertajuk "Dunia dalam Ancamann Krisis Ekonomi Global, Bagaimaa Negara Dapat Bertahan?". Begitu yang dikatakan Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta

"Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana dampaknya. Kita sudah lihat dampak ekonominya, terutama korban jiwa manusia akibat Perang Dunia I dan II, dampaknya sangat mengerikan sekali," kata Anis.

Anis sependapat dengan peringatan yang disampaikan Henry Alfred Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di Forum Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) pada 22-26 Mei 2022 lalu di Davos, Jenewa, Swiss.

Mengutip Henry Kissinger, Anis menyampaikan sebaiknya Ukraina segera berdamai dengan Rusia.

Ukraina juga harus bersedia membiarkan beberapa wilayahnya menjadi milik Rusia. Sebab, kalau perdamaian ini tidak dilakukan dua bulan kedepan, maka perang ini tidak akan terkontrol.

Menurut Anis, situasi global sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya, karena AS dan sekutunya menggunakan betul isu perang Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis ekonomi dan tingginya inflasi global.

Padahal krisis ekonomi ini, sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2008 lalu, hanya saja ledakannya baru terjadi sekarang.

"Jadi perang Rusia-Ukraina hanya menjadi trigger saja, karena persoalan geopolitik ini, akhirnya menjadi instrumen perang. Isu perang Rusia-Ukraina digunakan betul, ditafsirkan sebagai penyebab krisis ekonomi global, terutma inflasinya," ungkap Anis Matta.

Akibatnya, penanganan pandemi Covid-19 secara global menjadi terdisrupsi, karena AS dan sekutunya, terutama Inggris telah merelokasi anggaran Covid-19-nya untuk membantu persenjataan dan pengungsi Ukraina.

"Jadi tampaknya kita sudah memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya lokal, domestik Perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak mustahil menjadi perang besar," katanya.

"Apa lagi Panglima Militer Inggris (Jenderal Patrick Sanders, red) yang baru diangkat beberapa waktu lalu, di pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dan Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan," lanjutnya.

Anis Matta menilai peringatan keras yang disampaikan Henry Kesinger itu, menujukkan bahwa dunia sekarang sedang memasuki situasi yang sudah tidak terkontrol, sehingga bukan lagi persoalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina semata.

"Pandemi ini meledakkan itu semua. Secara defacto, lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia dan IMF menjadi lumpuh. Sama sekali tidak berguna, karena akan banyak negara yang koleps," katanya.

Dalam konteks ini, Anis meminta Presiden Jokowi membaca betul situasi tersebut, dengan tidak hanya mengutip data dari Bank Dunia dan IMF saja yang mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu dan 40 di antaranya bisa mengalami keambrukan atau ketidak pastian.

"Karena ini krisis berlarut, saya selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Kita sebenarnya ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis berlarut ini. Apalah Indonesia akan masuk daftar negara yang koleps atau tidak? Atau apakah korbannya cuma Menteri Perdagangan (Muhammad Luthfi) saja atau ada yang lain," tegas Anis Matta.

Mas Bons bersama Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta

Diskusi bertajuk "Dunia dalam Ancamann Krisis Ekonomi Global, Bagaimaa Negara Dapat Bertahan?" diselenggarakan secara virtual pada Rabu (22/6/2022).

Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun; President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri dan Managing Director Political Economic and Policy Studies Anthony Budiawan.[]