Ketua F-PKS DPRD Kota Cimahi, Kenaikan BBM Berakibat Kebutuhan Pokok Lain Ikut Naik

Redaksi Kabaran Jawa Barat Minggu, September 11, 2022 Posting Komentar

Kabaran Wakil Rakyat, - Aksi flashmob yang dilakukan ratusan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Cimahi sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah pada Sabtu 3 September 2022 yang lalu.

Aksi yang di gelar sepanjang Jalan Amir Machmud Kota Cimahi, hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD PKS kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, beserta jajaran pengurus DPD lainnya, beserta anggota fraksi PKS DPRD Kota Cimahi, Sabtu (10/9/2022.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko mengungkapkan kegiatan flash mob merupakan kegiatan kelompok yang berkumpul pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, untuk melakukan gerakan tertentu dalam waktu singkat.

Semua kader berdiri berjajar di trotoar jalan membentangkan poster dan spanduk. Dalam aksi flashmob yang dilakukan sejak pukul 8.00 WIB dan baru berakhir pukul 10.00 WIB itu, ratusan kader PKS dari berbagai penjuru kota Cimahi turun ke jalan.

Kenaikan harga BBM bersubsidi itu telah membebani rakyat. Wahyu mengatakan Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, daripada menaikan BBM sebesar 30 persen.

"Kenaikan BBM bersubsidi agar ditinjau ulang karena sangat membebani rakyat," tegas Wahyu.

Sambungnya, Kondisi ekonomi rakyat saat ini masih belum pulih, karena masih banyak yang terpuruk akibat terdampak badai pandemi Covid-19 selama dua tahun.

"Ditambah lagi sempat terjadi kelangkaan minyak goreng yang akhirnya harga minyak goreng melambung tinggi” tukas Wahyu.

Sekarang harga BBM naik, imbasnya pasti akan berakibat naik nya harga-harga kebutuhan pokok lainnya.

Seperti proyek proyek besar pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan atau Kereta Api Cepat,

"Sebaiknya ditunda dulu sampai benar benar pulih kondisi ekonomi masyarakat," tegasnya.

"Karena kondisi ril rakyat saat ini sangat sulit, jika kondisi, membaik pembangunan tersebut bisa dilanjutkan” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cimahi tersebut.

Program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pun tidak akan mampu mendongkrak kenaikan daya beli masyarakat apalagi bantuan tersebut tidak tepat sasaran dengan data yang masih amburadul.

Editor: Bd20