SDN I Cieurih Majalengka Diduga Langgar Spek Kualitas Pembangunan

Kabaran Majalengka, - Penyelesaian rangkaian kegiatan pembangunan sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tahun 2023 mencakup sejumlah sekolah tingkat SMP dan SD. Bantuan pembangunan diberikan melalui anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023. Pengerjaan proyek pembangunan tersebut dilakukan melalui pihak ketiga, yakni pengusaha yang ditunjuk untuk menyelesaikan konstruksi sekolah.

Sekolah yang menerima bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN 2023 di Kabupaten Majalengka melibatkan swakelola dalam pengerjaannya. Namun, berdasarkan pantauan investigasi media pada 28 November 2023, terdapat temuan di lapangan yang menunjukkan adanya kekurangan dalam menjaga kualitas pembangunan oleh pihak sekolah.

Meskipun pihak sekolah menyatakan bahwa pengerjaannya telah selesai 100%, namun terdapat fakta bahwa masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Hal ini terlihat di SDN 1 Cieurih, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, yang menerima bantuan melalui anggaran DAK 2023. Proyek pembangunan di sekolah ini mencakup rehabilitasi 2 ruang kelas, pembangunan Laboratorium Komputer, perpustakaan, dan ruang UKS.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan yang wajar terhadap pihak sekolah, terutama mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah, yakni lebih dari 1 miliar rupiah. Dalam pembangunan sekolah, ditemukan adanya item yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi atau ukuran teknis (bestek) yang seharusnya diikuti. Beberapa bagian pembangunan, terutama yang terkait dengan penyelesaian akhir, seperti instalasi listrik dan pengecatan luar lantai sekolah, tampaknya belum diselesaikan.

Temuan terkait pengadaan mebel juga menjadi perhatian, terutama dalam hal kualitas kayu yang digunakan. Jika sekolah diduga membeli mebel dengan kualitas kayu nomor 3 dan triplek, sementara aturan menentukan kualitas kayu yang lebih tinggi, hal ini perlu diinvestigasi lebih lanjut. Kualitas bahan yang tidak sesuai dengan standar dapat berdampak pada daya tahan dan kualitas keseluruhan dari mebel yang dibangun.

Aturan yang menetapkan penggunaan kayu kualitas nomor 2 untuk pengadaan mebel di sekolah bertujuan untuk menjaga kualitas dan daya tahan dari perabotan yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar.

"Hal ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang disediakan memenuhi standar yang diperlukan agar dapat digunakan secara optimal," tegas Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Memet Ahmad Samet, M.Pd, saat ditemuii beberapa waktu lalu, pada 30 November 2023.

Sementara menurut keterangan pihak sekolah menjelaskan, Anggaran sebesar Rp. 60 juta untuk pengadaan mebel, termasuk 56 set kursi dan meja belajar serta lemari.

"Bahwa dalam pengadaan barang, terutama mebel dari wilayah Kecamatan Kasokandel Majalengka. Meskipun waktu pengiriman pada sore hari, kami tidak mengetahui kondisi barang pada saat datang di sekolah," kilahnya.

Bahwa selesainya pembangunan sekolah SDN 1 Cieurih sesuai dengan standar dan kualitas yang diharapkan.

"Meskipun selesai digunakan, penting untuk mencermati bahwa dana termin ke-3 sebesar 30 persen belum turun. Ini menjadi hal yang perlu diatasi untuk memastikan kelengkapan pembayaran dan pemenuhan keseluruhan dana proyek sesuai dengan tahapan yang telah disepakati. Untuk lebih jelasnya silahkan menghubungi Kepala sekolah atau koordinator wilayah," katanya.

Terkait hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Sukiman, S. Sos, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp mengatakan.

"Dengan adanya tim teknis OPD dan konsultan yang ditunjuk, diharapkan proses pembangunan sekolah dapat diawasi dengan baik untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Bagi pihak sekolah, penting untuk terus berkoordinasi dengan tim teknis dan konsultan, serta memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang telah ditetapkan," katanya singkat.

Sementara Dinas PUTR Kabupaten Majalengka melalui Kabid Tata Bangunan pada saat dijabat Vera Juntriesta, S.T, M.T, menyebutkan mengingat keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan dengan volume pekerjaan yang harus diawasi.

"Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, dan pihak terkait sangat penting untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang diharapkan," ujarnya.

Dengan jumlah pengawas yang terbatas, intensitas kunjungan pengawasan yang diusulkan (2-3 kali dalam seminggu) perlu dioptimalkan.

Selain itu, pelibatan pihak sekolah dan masyarakat setempat dalam memantau kemajuan pembangunan juga bisa menjadi strategi tambahan. (Ek)*

Editor: Mas Bons