Surat Terbuka OMS Indonesia: Perjanjian Pandemi Harus Memperhatikan Kepentingan Negara Berkembang

Kabaran Jabar, - Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Indonesia telah mengirimkan surat terbuka kepada Pemerintah Indonesia, mendesak agar tidak terburu-buru dalam menyetujui Perjanjian Pandemi yang sedang dibahas di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Meskipun pentingnya instrumen internasional untuk kesiapsiagaan, pencegahan, dan respon pandemi diakui, OMS menekankan bahwa perjanjian ini harus mengakomodir kepentingan negara-negara berkembang sebelum disahkan.

Perjanjian Pandemi, yang dirundingkan sejak Desember 2021, bertujuan untuk mengatasi pandemi di masa mendatang dengan kesiapan yang lebih baik. Namun, OMS Indonesia menyoroti bahwa banyak usulan dalam perjanjian tersebut belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan negara-negara berkembang, terutama terkait pendanaan yang memadai, akses yang berkeadilan terhadap komoditas kesehatan, serta penguatan tenaga kesehatan.

Indonesia for Global Justice (IGJ), salah satu penggagas surat terbuka ini, mengkritik kurangnya transparansi dan minimnya keterlibatan langsung negara-negara anggota dalam proses penyusunan naskah perjanjian. IGJ menyoroti kewajiban surveilans yang terlalu berat bagi negara berkembang, tanpa adanya dukungan sepadan dari negara maju. "Kewajiban ini mengharuskan negara berkembang berbagi material biologis dan data ke WHO dan negara-negara maju tanpa adanya kewajiban bagi negara maju untuk memberikan bantuan finansial dan teknologi," ujar Agung Prakoso, Koordinator Program Kesehatan IGJ.

Surat terbuka ini juga menyoroti masalah ketimpangan akses terhadap komoditas kesehatan yang terlihat jelas selama pandemi COVID-19. Indonesia AIDS Coalition (IAC) menekankan bahwa Perjanjian Pandemi harus mengatasi masalah monopoli Kekayaan Intelektual (KI) oleh perusahaan farmasi besar yang menyebabkan kesenjangan akses terhadap alat tes, vaksin, obat, dan teknologi kesehatan lainnya. "Perjanjian ini masih mengabaikan hambatan terkait KI dan tidak memberikan jaminan bahwa transfer teknologi akan dilakukan secara adil," kata Ferry Norila, Koordinator Kampanye dan Advokasi IAC.

IGJ juga menyoroti pentingnya pembentukan dana khusus untuk mendukung sumber daya keuangan yang berkelanjutan. Tanpa mekanisme pendanaan yang memadai, kewajiban dalam perjanjian akan menjadi beban berat bagi negara berkembang. "Dana Pandemi yang disahkan di G20 Indonesia 2022 belum tentu dapat mengatasi persoalan pendanaan ini," tambah Lutfiyah Hanim, Peneliti Senior IGJ.

OMS Indonesia mengakui pentingnya instrumen internasional untuk kesiapsiagaan pandemi, namun mereka menegaskan bahwa perjanjian tersebut harus memperhatikan kepentingan negara berkembang dan memastikan akses yang adil terhadap komoditas kesehatan. "Instrumen kesiapsiagaan diperlukan, tetapi kita menuntut agar instrumen ini dapat mencegah masalah yang terjadi selama pandemi COVID-19 dan tidak menambah beban bagi negara berkembang," tutup Lutfiyah Hanim.

Surat terbuka ini mencerminkan harapan OMS Indonesia agar Pemerintah Indonesia memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam Perjanjian Pandemi dan memastikan bahwa prinsip keadilan selalu dikedepankan.

[1] Surat terbuka dapat dilihat di: https://igj.or.id/2024/04/29/surat-terbuka-organisasi-masyarakat-sipil-indonesia-terkait-perjanjian-pandemi-di-who/

[2] Informasi lebih lengkap mengenai Perjanjian Pandemi dapat dilihat di: https://igj.or.id/2024/02/10/informasi-dasar-pandemic-treaty-why-should-we-care/

Contact

Agung Prakoso, Program Officer, Indonesia for Global Justice E: agung.prakoso@igj.or.id P: +6285788730007 Budi Larasati, Poject Officer, Indonesia AIDS Coalition E: blarasati@iac.or.id P: +6287777494801