Post ADS 1

Tolak UMSK! Apindo Desak Pj. Gubernur Banten Prioritaskan Perundingan Bipartit

Tolak UMSK! Apindo Desak Pj. Gubernur Banten Prioritaskan Perundingan Bipartit
Tolak UMSK! Apindo Desak Pj. Gubernur Banten Prioritaskan Perundingan Bipartit

Kabaran Jabar, - Rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) saat ini sedang dalam proses penyampaian kepada Gubernur Banten untuk ditetapkan.

Namun, di balik proses ini, muncul sorotan dari Apindo terkait kondisi dunia usaha yang tengah terpuruk, khususnya pada sektor padat karya yang keberlangsungan pekerjanya harus tetap dijaga.

Menurut Ketua Apindo Banten, Yakub F. Ismail, penetapan UMSK yang mengarah pada kelompok sektoral perlu dipertimbangkan lebih mendalam.

Ia menekankan bahwa langkah ini justru dapat membebani usaha yang sudah dalam tekanan ekonomi.

“Industri padat karya harus tetap kita jaga keberlangsungannya, bukan malah dimasukkan ke dalam kelompok sektoral,” ungkap Yakub dalam pernyataannya, Sabtu (14/12/2024).

Apindo secara tegas menolak UMSK yang saat ini sedang dibahas. Kendati penetapan UMSK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Apindo meminta agar Pj. Gubernur mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

Yakub menambahkan, hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil dapat berpihak pada berbagai kepentingan dan mempertahankan stabilitas dunia usaha serta kesejahteraan pekerja.

“Pj. Gubernur harus berpikir panjang dan memperhatikan realitas di lapangan sebelum mengambil kebijakan besar terkait hal ini,” ujarnya.

Sebagai solusi konkret, Apindo mengusulkan agar penentuan besaran UMS di Banten dilakukan melalui jalur bipartit, yaitu melalui perundingan langsung antara pihak pekerja (serikat pekerja/serikat buruh) dengan perusahaan.

Dengan cara ini, diharapkan dapat dicapai kesepakatan yang berkeadilan dan mempertahankan kelangsungan usaha serta kesejahteraan pekerja.

"Melalui mekanisme bipartit ini, kita bisa menemukan kesepakatan yang adil dan berfokus pada keberlangsungan dunia usaha serta perlindungan tenaga kerja," pungkas Yakub.

Dengan usulan ini, Apindo berharap Pj. Gubernur Banten dapat mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk memutuskan kebijakan upah yang berdampak signifikan bagi semua pihak di masa depan.

(Ayo ikuti saluran WhatsApp Kabaran Jabar Portal Informasi biar enggak ketinggalan update)

Pewarta: Mas Bons
Editor: Warsono

Posting Komentar untuk "Tolak UMSK! Apindo Desak Pj. Gubernur Banten Prioritaskan Perundingan Bipartit"

RajaBackLink.com