Dugaan Janji Palsu di SMK Pemuda Sumedang: Kelas Industri dalam Sorotan

Kabaran Jabar, - SMK Pemuda Sumedang kembali menjadi pusat perhatian setelah muncul dugaan praktik janji bohong yang melibatkan 29 orang tua siswa dari program Kelas Industri.

Program ini dianggap istimewa karena memiliki biaya yang tidak sedikit. Setiap siswa diwajibkan membayar pendaftaran sebesar Rp10 juta dan biaya SPP bulanan sebesar Rp500 ribu. Namun, janji manis yang diberikan pihak sekolah kini mulai dipertanyakan.

Program Kelas Industri ini menarik minat banyak orang tua siswa karena adanya janji menggiurkan dari pihak sekolah.

Menurut keterangan sejumlah orang tua, SMK Pemuda menjanjikan bahwa siswa yang mengikuti program ini akan langsung diterima bekerja di perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak sekolah.

Bahkan, jika janji tersebut tidak terpenuhi, pihak sekolah siap mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan.

Namun, seiring berjalannya waktu, janji tersebut mulai memunculkan tanda tanya. Salah seorang sumber terpercaya menyebutkan bahwa janji itu tidak lebih dari tipu daya untuk menarik calon siswa baru.

"Itu hanya bohong belaka, kita lihat nanti apakah mereka mampu memenuhi janji atau tidak. Yang jadi pertanyaan, dari mana pihak sekolah akan mengembalikan semua biaya itu?" ujar sumber yang enggan disebut namanya.

Ketika persoalan ini coba dikonfirmasikan kepada Kepala Sekolah SMK Pemuda, Nisa Sawitri, pihaknya memilih bungkam dan tidak merespons upaya konfirmasi awak media.

Sikap diam ini tentu menimbulkan kecurigaan, ada apa di balik kebisuan pihak sekolah? Apakah benar janji itu hanya isapan jempol belaka?

Kasus ini memunculkan keresahan di kalangan orang tua siswa yang telah berkorban secara finansial demi masa depan anak-anak mereka.

Transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak sekolah menjadi tuntutan utama. Jika janji tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi, maka pihak sekolah harus bersiap menghadapi konsekuensi, baik secara hukum maupun moral.

Isu ini menjadi pengingat bagi para orang tua siswa untuk lebih berhati-hati dalam memilih program pendidikan, terutama ketika ada janji-janji istimewa yang terdengar terlalu baik untuk menjadi kenyataan.

Selain itu, pihak berwenang, seperti Dinas Pendidikan, diharapkan turun tangan untuk melakukan investigasi dan memastikan hak-hak siswa serta orang tua tidak dilanggar.

Akhirnya, masyarakat menunggu sikap resmi dari SMK Pemuda Sumedang. Apakah mereka mampu membuktikan janji yang telah disampaikan, atau justru kasus ini akan menjadi skandal yang mencoreng citra pendidikan di Sumedang?

(Ayo ikuti saluran WhatsApp Kabaran Jabar Portal Informasi biar enggak ketinggalan update)

Pewarta: Red

Editor: Warsono

Sumber: MediaPatriot