Kabaran Jabar, - Dalam seratus hari lebih sedikit masa pemerintahan Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung menonjol sebagai lembaga penegak hukum yang paling progresif.
Idealnya, seluruh lembaga dalam sistem peradilan pidana memiliki rapor tunggal dalam memberantas korupsi.
Namun, kenyataannya, komitmen dan etos kerja setiap institusi sangat bergantung pada kepemimpinannya.
Sekjen Laskar Merah Putih, Abdul Rachman Thaha, menyoroti bagaimana dinamika ini justru melahirkan kesan persaingan antarlembaga, bukan sinergi.
"Kejaksaan Agung yang lebih unggul dalam penegakan hukum kerap dianggap sebagai ancaman oleh kolega-kolega institusinya," kata Abdul Rachman Thaha.
"Pada titik ini, wajar jika muncul anggapan bahwa Kejaksaan Agung adalah musuh bersama dua pihak: para koruptor dan institusi negara yang merasa terganggu kepentingannya," ujar Abdul Rachman Thaha.
Keberhasilan Kejaksaan Agung mengungkap skandal besar, seperti kasus bensin oplosan oleh anak perusahaan Pertamina, diduga memicu berbagai narasi peyoratif yang menyasar institusi ini, terutama terhadap Jaksa Agung Burhanuddin.
Sabotase dalam bentuk kabar bohong dan serangan terhadap figur pimpinan lembaga dinilai sebagai upaya melemahkan perang melawan korupsi yang telah dideklarasikan oleh Presiden Prabowo.
Dalam situasi ini, lanjut Abdul Rachman Thaha, dukungan penuh dari TNI terhadap Kejaksaan Agung adalah langkah strategis.
"Itu harus diperkuat dengan revisi UU Kejaksaan Agung agar lembaga ini semakin solid dalam memberantas korupsi," jelasnya.
Pada akhirnya, setiap lembaga hukum seharusnya berfokus pada tugas utama mereka: memburu pelaku korupsi, bukan menjegal kinerja lembaga lain.
"Masyarakat akan menilai sendiri siapa yang benar-benar sejalan dengan visi pemerintahan dan siapa yang justru memperpanjang status quo korupsi di negeri ini," pungkasnya. *
Pewarta: red
Editor: Warsono
Ikuti saluran Kabaran Jabar Portal Informasi di WhatsApp:
0Komentar