 |
| Foto: Istimewa |
Kabaran Jabar, - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Fauzan Khalid, menyoroti semakin parahnya praktik politik uang dalam pemilu. Menurutnya, fenomena ini berkembang dengan cara yang semakin sistematis dan sulit dikendalikan.
“Money politics itu rahasia umum, tetapi sekarang cara mainnya canggih betul,” ujar Fauzan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan para pakar kepemiluan dan demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
Legislator asal Dapil Nusa Tenggara Barat II itu menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat dan komprehensif untuk mencegah serta menindak praktik politik uang. Ia mengungkapkan bahwa metode yang digunakan kini jauh lebih terorganisir, bahkan berbasis pendataan langsung ke pemilih.
“Sekarang money politics sudah pakai sensus, bukan sampling lagi. Ada pendataan ke rumah, menanyakan apakah bersedia menerima bayaran, dan berapa harga yang diinginkan. Ini sangat terstruktur dengan tingkat kesalahan kecil,” jelasnya.
Fauzan juga menyoroti kasus di mana seorang caleg tanpa baliho dan tanpa kampanye bisa meraih suara tertinggi, yang mengindikasikan kuatnya pengaruh politik uang.
“Ada caleg yang tidak pernah kampanye, tidak dikenal di daerah itu, tapi suaranya paling tinggi. Itu karena mereka sudah menggunakan sistem sensus,” tambahnya.
Sebagai langkah solutif, Fauzan mendesak DPR dan para pakar kepemiluan untuk segera merumuskan regulasi yang mampu menekan praktik politik uang.
“Kita harus membuat aturan dalam undang-undang untuk meminimalisir ini. Mudah-mudahan persoalan ini bisa diatasi dengan regulasi yang lebih ketat,” pungkasnya.
(Ayo ikuti saluran WhatsApp Kabaran Jabar Portal Informasi biar enggak ketinggalan update)
Pewarta: Mas Bons
Editor: Warsono
0Komentar